Pengurus DSI Segera Diumumkan, Danantara Siapkan Tata Kelola Ekspor

AKURAT.CO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia memastikan akan mengumumkan jajaran pengurus PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada pekan depan.

Pengumuman tersebut menjadi langkah penting menjelang dimulainya masa transisi operasional DSI yang akan berlangsung mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2026.

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria mengatakan, proses seleksi sumber daya manusia (SDM) untuk mengisi manajemen DSI saat ini masih berlangsung secara ketat.

Baca Juga: Danantara Siapkan Platform Digital untuk Ekspor Satu Pintu

"Saat ini sedang dilakukan proses seleksi yang ketat. Mudah-mudahan minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang diumumkan Danantara menjadi bagian dari tim," kata Dony dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (1/6/2026).

DSI merupakan badan usaha milik negara yang mendapatkan mandat khusus dari pemerintah untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis nasional.

Pada tahap awal, perusahaan tersebut akan fokus pada tiga komoditas utama yakni batu bara, crude palm oil (CPO), dan ferro alloy.

Menurut Dony, proses penentuan pengurus DSI tidak dilakukan oleh Danantara secara mandiri. Sejumlah kementerian strategis turut dilibatkan dalam proses seleksi guna memastikan tata kelola ekspor yang lebih terintegrasi.

"Kami juga mendapatkan dukungan dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses penataan ekspor sumber daya alam ke depan, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM," ujarnya.

Selain pembentukan organisasi, Danantara juga tengah menyiapkan sistem teknologi yang akan menjadi tulang punggung pengawasan dan pengelolaan transaksi ekspor DSI.

Baca Juga: Kian Dilirik Investor, Danantara Kelola Investasi USD12 Miliar

"Kami sedang mengembangkan sistem yang baik. Harapannya amanah besar yang dititipkan masyarakat Indonesia untuk mengelola sumber daya alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi negara," kata Dony.

Ia menegaskan implementasi DSI nantinya akan dilakukan secara transparan dan terbuka terhadap pengawasan publik.

"Kami akan berupaya sebaik mungkin dan dapat diawasi oleh masyarakat Indonesia dalam implementasi program ini," ujarnya.

Pembentukan DSI menjadi perhatian karena tiga komoditas awal yang akan dikelola memiliki nilai ekspor yang sangat besar bagi perekonomian nasional.

Data resmi pemerintah menunjukkan ekspor batu bara Indonesia sepanjang 2025 masih menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar dengan nilai mencapai puluhan miliar dolar AS. Sementara Indonesia tetap mempertahankan posisi sebagai produsen sekaligus eksportir minyak sawit terbesar dunia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total nilai ekspor Indonesia sepanjang 2025 mencapai lebih dari US$270 miliar. Kontribusi sektor pertambangan dan perkebunan masih mendominasi struktur ekspor nasional.

Di sisi lain, pemerintah terus mendorong hilirisasi mineral dan penguatan nilai tambah komoditas strategis. Ferro alloy menjadi salah satu produk yang mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan pengembangan industri logam dan kendaraan listrik nasional.

Sebagai informasi, tata kelola ekspor SDA Indonesia selama ini melibatkan banyak lembaga mulai dari kementerian teknis, regulator perdagangan, otoritas fiskal hingga perusahaan eksportir.

Kondisi tersebut kerap menimbulkan tantangan berupa perbedaan data, pengawasan yang terfragmentasi, hingga potensi ketidakefisienan dalam pengelolaan penerimaan negara.

Kehadiran DSI dinilai menjadi upaya pemerintah untuk membangun mekanisme yang lebih terintegrasi dalam pengawasan transaksi ekspor strategis sekaligus memastikan manfaat ekonomi yang lebih besar dapat kembali ke dalam negeri.

Selama masa transisi yang berlangsung hingga akhir 2026, DSI akan melakukan konsolidasi bersama kementerian terkait dan pelaku usaha. Salah satu agenda utama adalah pembahasan mengenai sistem perdagangan dan penentuan harga acuan komoditas strategis.