Mengapa Ekonomi Sulit Efisien? Begini Penjelasan Didik Rachbini

AKURAT.CO Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu identik dengan peningkatan daya saing dan kesejahteraan yang merata. Salah satu faktor yang kerap luput dari perhatian adalah munculnya koalisi distribusional yang memengaruhi arah kebijakan publik.
Ekonom Senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan konsep tersebut telah lama dijelaskan oleh ekonom peraih Nobel Mancur Olson.
Menurut Olson, kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi memiliki insentif lebih besar untuk memperjuangkan kepentingannya dibanding masyarakat luas yang tersebar.
Baca Juga: Purbaya: Investasi Strategis Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Kelompok tersebut dapat berupa asosiasi bisnis, kelompok lobi, organisasi profesi, hingga broker politik yang memiliki akses terhadap pengambil keputusan.
Didik menilai fenomena tersebut masih banyak ditemukan dalam ekosistem ekonomi dan politik Indonesia.
"Kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi dapat mendominasi kebijakan demi keuntungan kalangan terbatas, sementara kepentingan masyarakat umum terabaikan," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima AKURAT.CO, Selasa (9/6/2026).
Data dari laporan Ease of Doing Business terakhir yang diterbitkan World Bank menunjukkan bahwa berbagai hambatan regulasi dan birokrasi masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Sementara itu, laporan Global Competitiveness Index dari World Economic Forum selama beberapa tahun terakhir juga menempatkan kualitas institusi sebagai salah satu faktor penting yang menentukan daya saing nasional.
Didik menjelaskan, ketika hubungan antara kelompok lobi dan pengambil kebijakan berlangsung secara tertutup, maka risiko kolusi meningkat.
Kondisi tersebut dapat menghasilkan berbagai bentuk perlindungan khusus, pemberian fasilitas eksklusif, hingga regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu.
Baca Juga: Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Wamendagri Ribka Dorong Pemda Maluku Optimalkan Potensi Maritim
Dalam jangka panjang, dampaknya tidak hanya berupa pemborosan anggaran, tetapi juga menurunkan efisiensi ekonomi dan memperlambat inovasi.
"Ekonomi menjadi kurang fleksibel dan daya saing melemah karena kebijakan tidak lagi didasarkan pada prinsip produktivitas," kata Didik.
Karena itu, ia menilai reformasi kelembagaan menjadi agenda penting agar proses pengambilan kebijakan lebih terbuka dan akuntabel.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kalender Jawa 15 Oktober 2026: Watak Weton Kamis Kliwon Dikenal Ramah dan Mudah Bergaul
- 2Kalender Jawa 14 Oktober 2026: Rabu Wage Dikenal Punya Watak Teguh dan Penuh Pertimbangan
- 3Tidak Semua Pengabdian Berujung Bintang, Hormat untuk Kolonel Edward Sitorus
- 4Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK
- 5Bangkai Kapal Tertua di Dunia Berusia 4.700 Tahun Ditemukan di Turki, Apa Saja yang Terungkap?
- 6Trump Sudah Berhati-Hati Terlibat Perang, Netanyahu Berupaya Memicu Kembali Konfrontasi dengan Iran
- 7Fabio Calonego Akui Ditawari Naturalisasi, Tertarik Bela Timnas Indonesia
- 8Gubernur Bali I Wayan Koster Viral Usai Adu Mulut dengan Petugas SPBU, Ini Profilnya
- 9Dua Tahun Dipimpin Prabowo: Harga Pupuk Turun 20 Persen, Kesejahteraan Petani Meningkat
- 10Boyamin Duga Nusron Wahid ke Malaysia Usai Menghindari Panggilan KPK








