Mengapa Ekonomi Sulit Efisien? Begini Penjelasan Didik Rachbini

AKURAT.CO Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu identik dengan peningkatan daya saing dan kesejahteraan yang merata. Salah satu faktor yang kerap luput dari perhatian adalah munculnya koalisi distribusional yang memengaruhi arah kebijakan publik.
Ekonom Senior Indef sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, mengatakan konsep tersebut telah lama dijelaskan oleh ekonom peraih Nobel Mancur Olson.
Menurut Olson, kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi memiliki insentif lebih besar untuk memperjuangkan kepentingannya dibanding masyarakat luas yang tersebar.
Baca Juga: Purbaya: Investasi Strategis Kunci Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Kelompok tersebut dapat berupa asosiasi bisnis, kelompok lobi, organisasi profesi, hingga broker politik yang memiliki akses terhadap pengambil keputusan.
Didik menilai fenomena tersebut masih banyak ditemukan dalam ekosistem ekonomi dan politik Indonesia.
"Kelompok-kelompok kecil yang terorganisasi dapat mendominasi kebijakan demi keuntungan kalangan terbatas, sementara kepentingan masyarakat umum terabaikan," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima AKURAT.CO, Selasa (9/6/2026).
Data dari laporan Ease of Doing Business terakhir yang diterbitkan World Bank menunjukkan bahwa berbagai hambatan regulasi dan birokrasi masih menjadi tantangan bagi pelaku usaha di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia.
Sementara itu, laporan Global Competitiveness Index dari World Economic Forum selama beberapa tahun terakhir juga menempatkan kualitas institusi sebagai salah satu faktor penting yang menentukan daya saing nasional.
Didik menjelaskan, ketika hubungan antara kelompok lobi dan pengambil kebijakan berlangsung secara tertutup, maka risiko kolusi meningkat.
Kondisi tersebut dapat menghasilkan berbagai bentuk perlindungan khusus, pemberian fasilitas eksklusif, hingga regulasi yang menguntungkan kelompok tertentu.
Baca Juga: Percepat Pertumbuhan Ekonomi, Wamendagri Ribka Dorong Pemda Maluku Optimalkan Potensi Maritim
Dalam jangka panjang, dampaknya tidak hanya berupa pemborosan anggaran, tetapi juga menurunkan efisiensi ekonomi dan memperlambat inovasi.
"Ekonomi menjadi kurang fleksibel dan daya saing melemah karena kebijakan tidak lagi didasarkan pada prinsip produktivitas," kata Didik.
Karena itu, ia menilai reformasi kelembagaan menjadi agenda penting agar proses pengambilan kebijakan lebih terbuka dan akuntabel.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 7Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









