Kenaikan Pertamax Dinilai Realistis, Pengamat Ingatkan Potensi Migrasi ke Pertalite

AKURAT.CO Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax dinilai sebagai langkah realistis untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya terkait pembayaran kompensasi energi.

Adapun, harga Pertamax (RON 92) di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya kini dibanderol Rp16.250 per liter. Angka tersebut melonjak Rp3.950 per liter dibandingkan harga sebelumnya yang berada di level Rp12.300 per liter.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, keputusan tersebut menunjukkan pemerintah mulai menyesuaikan harga BBM dengan kondisi keekonomian yang berlaku setelah sebelumnya menahan harga selama sekitar tiga bulan.

Baca Juga: Kenaikan Pertamax Picu Kajian Stimulus, Komisi XI Soroti Beban Kelas Menengah

“Setelah ditahan selama 3 bulan, Pemerintah akhirnya menaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter. Penaikan ini mengindikasikan bahwa Pemerintah mulai realistis untuk mengurangi beban pengeluaran APBN untuk bayar kompensasi,” kata Fahmy dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, Fahmy menilai kebijakan tersebut berpotensi membawa konsekuensi tersendiri. Salah satunya adalah semakin lebarnya selisih harga antara Pertamax dan Pertalite.

Menurutnya, disparitas harga yang cukup besar berpotensi mendorong konsumen Pertamax beralih menggunakan Pertalite demi menghemat pengeluaran.

“Perbedaan harga sebesar itu berpotensi memicu konsumen Pertamax berbondong migrasi ke Pertalite. Dampaknya, beban APBN untuk subsidi BBM semakin membengkak,” ujarnya.

Selain berpotensi meningkatkan subsidi, perpindahan pengguna dari Pertamax ke Pertalite juga dapat berdampak pada kebutuhan kuota BBM subsidi.

Fahmy memperingatkan bahwa apabila pemerintah tidak menyesuaikan kuota Pertalite setelah kenaikan harga Pertamax, maka risiko kelangkaan BBM subsidi dapat muncul di berbagai daerah.

“Kalau tidak ada penambahan kouta Pertalite pasca penaikan harga Pertamax, kelangkaan Pertalite akan terjadi hingga antrian di SPBU mengular. Kelangkaan itu bisa memicu masalah sosial, yang mengganggu stabilitas negara,” tutur Fahmy.

Senada dengan Fahmy, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda mengatakan, ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite.

Akibatnya, kata Nailul, kuota BBM jenis Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi untuk BBM akan membengkak juga.

“Pembatasan melalui QR code hanya efektif jika tidak ada kebocoran di lapangan. Pada praktiknya, masih banyak Pertalite yang diperjualbelikan di luar SPBU,” tukasnya.