Misbakhun: Danantara Bukan Sekadar Kelola Aset, Tapi Mesin Investasi Negara

AKURAT.CO Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara tidak hanya berfungsi sebagai pengelola aset negara, tetapi juga dirancang menjadi instrumen investasi jangka panjang yang mampu mendaur ulang keuntungan badan usaha milik negara (BUMN) untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Menurut Misbakhun, konsep tersebut menjadi pembeda utama Danantara dibandingkan pendekatan konvensional yang selama ini mengandalkan setoran dividen BUMN ke kas negara.

Melalui Danantara, sebagian keuntungan yang dihasilkan perusahaan-perusahaan pelat merah dapat kembali diinvestasikan ke sektor-sektor produktif sehingga menciptakan dampak ekonomi yang lebih luas.

"Kalau ada unsur bisnis yang menghasilkan manfaat bagi negara, manfaat itu sebaiknya didaur ulang kembali melalui investasi. Dengan begitu efeknya akan lebih kuat bagi perekonomian dibandingkan sekadar ditarik sebagai dividen dan habis untuk kebutuhan jangka pendek," kata Misbakhun di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga: Cegah Risiko Fiskal Ganda, Danantara Diminta Buka Data

Dirinya menjelaskan pembentukan Danantara merupakan bagian dari strategi ekonomi Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat peran negara dalam menjaga keseimbangan antara mekanisme pasar dan kepentingan masyarakat.

Menurut Misbakhun, gagasan tersebut berangkat dari pemikiran ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan era Presiden Soeharto, Sumitro Djojohadikusumo, mengenai pentingnya kehadiran negara dalam aktivitas ekonomi.

"BPI Danantara ini adalah wujud peran negara untuk menjaga keseimbangan antara pasar dan rakyat. Ini merupakan strategi yang diambil Presiden Prabowo berdasarkan pemikiran Sumitro tentang bagaimana negara hadir di tengah dinamika pasar agar kepentingan rakyat tetap terlindungi," ujarnya.

Pernyataan Misbakhun muncul di tengah upaya pemerintah mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi BUMN melalui Danantara.

Pemerintah sebelumnya menargetkan konsolidasi aset-aset strategis negara agar mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional.

Berdasarkan data Kementerian BUMN, total aset perusahaan pelat merah telah mencapai ribuan triliun rupiah dan tersebar di berbagai sektor strategis mulai dari energi, perbankan, telekomunikasi, hingga infrastruktur.

Dengan skala aset yang besar tersebut, pemerintah menilai diperlukan lembaga investasi yang mampu mengelola dan mengembangkan nilai aset secara lebih optimal.

Dalam pandangan Misbakhun, keuntungan yang dihasilkan BUMN seharusnya tidak seluruhnya berakhir sebagai penerimaan negara jangka pendek, melainkan dapat menjadi modal investasi baru yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Misbakhun mencontohkan kebijakan subsidi energi dan listrik sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam meredam dampak gejolak pasar terhadap masyarakat.

Baca Juga: Pimpinan DPR Panggil Himbara, BPJS dan Danantara Bahas Kinerja Saham BUMN 

Menurutnya, negara memiliki kapasitas fiskal dan ekonomi yang lebih kuat untuk menanggung risiko dibandingkan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang rentan terdampak kenaikan harga.

"Pundak negara lebih kuat memanggul beban itu dibandingkan jika seluruh beban diserahkan kepada rakyat. Karena itu negara harus hadir dan mengambil peran ketika gejolak pasar berpotensi membebani masyarakat," katanya.

Dirinya menilai mekanisme investasi yang dijalankan Danantara dapat memperkuat kemampuan negara dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus menyediakan sumber pendanaan bagi proyek-proyek pembangunan nasional.

Sebagai informasi, sejumlah negara telah memanfaatkan sovereign wealth fund atau dana investasi negara sebagai instrumen untuk mengelola kekayaan nasional dan mendukung pembangunan jangka panjang.

Model serupa diterapkan oleh sejumlah negara seperti Norwegia, Singapura, hingga Uni Emirat Arab yang memanfaatkan hasil pengelolaan aset negara untuk memperkuat daya tahan ekonomi.

Di Indonesia, pembentukan Danantara menjadi bagian dari upaya memperbesar manfaat ekonomi yang dihasilkan aset negara sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dalam beberapa tahun ke depan.

Misbakhun menegaskan bahwa Danantara pada akhirnya ditujukan untuk memastikan negara tetap memiliki instrumen yang mampu menjembatani kepentingan pasar dan kesejahteraan masyarakat.

"Biarlah yang sebagian itu menjadi bebannya negara dipikul dan dipanggul oleh negara. Karena BPI Danantara salah satunya tugasnya adalah mengoperasionalkan supaya hubungan negara dan rakyat di tengah-tengah pasar yang begitu bergejolak," tegasnya.