Danantara Pangkas BUMN Jadi 200-300 Entitas, Pastikan Tak Ada PHK Karyawan

AKURAT.CO Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, memastikan program perampingan badan usaha milik negara (BUMN) tidak akan berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.
Saat ini, Danantara tengah melakukan konsolidasi terhadap 1.077 entitas BUMN menjadi sekitar 200-300 perusahaan yang lebih efisien dan terintegrasi.
Menurut Dony, seluruh karyawan akan tetap dipertahankan dan dialihkan ke perusahaan hasil konsolidasi.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang tidak menginginkan transformasi BUMN merugikan pekerja.
"Pastinya Bapak Presiden tidak ingin ada PHK," kata Dony dalam Podcast Bukan Kaleng-Kaleng, dikutip Jumat (12/6/2026).
Ia menjelaskan proses streamlining ditargetkan selesai pada 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengatasi tingginya jumlah perusahaan yang tidak efisien dan mengalami kerugian.
Dony mengungkapkan sekitar 52 persen dari total 1.077 perusahaan BUMN saat ini tercatat merugi dengan akumulasi kerugian mencapai Rp20 triliun.
Menurutnya, hasil perhitungan Danantara menunjukkan biaya tenaga kerja dari perusahaan-perusahaan yang akan dikonsolidasikan hanya sekitar Rp2-3 triliun per tahun, jauh lebih kecil dibandingkan potensi penghematan yang dapat diperoleh.
Baca Juga: Buka Akses Pembiayaan bagi Peternak Sapi Perah, OJK Gandeng ILO Luncurkan Sistem ERP di Jatim
"Kita hitung biaya tenaga kerjanya hanya Rp2-3 triliun setahun. Sementara efisiensi yang dihasilkan jauh lebih besar," ujarnya.
Karena itu, Danantara memilih mempertahankan seluruh pekerja dibanding melakukan PHK.
"Seluruh karyawan tidak akan ada yang kita kurangi. Mereka akan menjadi bagian dari perusahaan-perusahaan hasil konsolidasi. Kami tidak ingin menzalimi karyawan karena ini bukan kesalahan mereka," tegas Dony.
Potensi Hemat Rp50 Triliun
Selain meningkatkan efisiensi organisasi, Dony menyebut konsolidasi BUMN berpotensi menghasilkan penghematan langsung hingga Rp50 triliun per tahun.
Menurutnya, selama ini banyak terjadi transaksi berlapis antara induk perusahaan, anak usaha, hingga perusahaan afiliasi yang memicu inefisiensi.
"Layering transaction antara induk, anak, cucu hingga cicit perusahaan menyebabkan inefisiensi sekitar Rp30 triliun," katanya.
Salah satu langkah yang telah dilakukan adalah penggabungan PT Pertamina Patra Niaga, Kilang Pertamina Internasional, dan Pertamina International Shipping (PIS) yang berada dalam rantai bisnis yang saling terhubung.
Dony mengklaim merger tersebut mampu menghemat biaya hingga sekitar 600-700 juta dolar AS.
Praktik serupa juga ditemukan di lingkungan Telkom Group, di mana sejumlah proyek harus melewati beberapa lapisan perusahaan sebelum dieksekusi sehingga menambah biaya operasional.
Menurut Dony, jika proses konsolidasi berhasil memangkas jumlah perusahaan menjadi sekitar 254 entitas, Danantara akan memperoleh penghematan langsung sekitar Rp50 triliun tanpa harus menunggu peningkatan profitabilitas perusahaan hasil merger.
"Di depan mata kita ada potensi penghematan Rp50 triliun hanya dari penyederhanaan struktur perusahaan," pungkasnya.
Baca Juga: BOLT Berkurban 2026 Salurkan Lebih dari 1.000 Paket SuperQurban untuk Masyarakat
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








