Harga Minyak Dunia Turun, Ekonom Menilai Harga Pertamax Bisa Turun

AKURAT.CO Saat harga kebutuhan hidup masih menjadi perhatian banyak keluarga Indonesia, kabar mengenai kemungkinan turunnya harga Pertamax tentu menarik perhatian. Di tengah ketidakpastian ekonomi global, harga minyak dunia yang sempat melonjak akibat ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran kini mulai melandai. Kondisi tersebut dinilai membuka ruang bagi pemerintah dan PT Pertamina untuk melakukan penyesuaian harga Pertamax agar lebih mencerminkan kondisi pasar.

Ekonom dan Policy and Program Director Prasasti, Piter Abdullah, menilai penurunan harga minyak dunia dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga BBM nonsubsidi. Menurutnya, langkah tersebut bukan hanya berkaitan dengan harga energi, tetapi juga penting untuk menjaga keseimbangan antara konsumsi BBM nonsubsidi dan BBM subsidi.

Ringkasan

Menurut ekonom Piter Abdullah, pelandaian harga minyak dunia telah membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga Pertamax.

Beberapa alasan utamanya adalah:

• Harga minyak dunia sudah turun dari level puncaknya.

• BBM nonsubsidi idealnya mengikuti mekanisme pasar.

• Selisih harga yang terlalu lebar antara Pertamax dan Pertalite dapat mendorong perpindahan konsumen.

• Perpindahan tersebut berpotensi membebani kuota BBM subsidi.

• Penyesuaian harga dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan BBM.

Dengan kata lain, isu ini bukan sekadar soal harga yang lebih murah bagi konsumen, tetapi juga berkaitan dengan efektivitas subsidi energi dan kesehatan fiskal negara.

Mengapa Harga Minyak Dunia Turun dan Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Sepanjang 2026, harga minyak dunia bergerak sangat fluktuatif akibat dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah, terutama ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Konflik tersebut sempat mendorong harga minyak mentah dunia hingga menembus USD120 per barel.

Lonjakan harga terjadi karena pasar khawatir terhadap gangguan pasokan global, terutama ketika Iran beberapa kali melakukan penutupan Selat Hormuz, jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia.

Namun situasi mulai berubah setelah tercapainya kesepakatan damai sementara pada pertengahan Juni 2026. Pada perdagangan 22 Juni 2026, harga minyak Brent berada di kisaran USD80 per barel.

Meski demikian, pasar energi global belum sepenuhnya tenang. Perundingan lanjutan masih berlangsung dan risiko gangguan pasokan tetap ada. Artinya, harga minyak dunia masih sangat sensitif terhadap perkembangan geopolitik.

Bagi Indonesia, fluktuasi ini memiliki dampak langsung. Sebagai negara yang masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi sebagian kebutuhan energi domestik, perubahan harga minyak dunia akan memengaruhi biaya energi, subsidi, hingga asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dua indikator yang paling rentan terdampak adalah harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah. Ketika harga minyak melonjak, tekanan terhadap APBN juga ikut meningkat.

Mengapa Ekonom Menilai Harga Pertamax Perlu Disesuaikan?

Menurut Piter Abdullah, mekanisme harga BBM nonsubsidi semestinya mengikuti dinamika pasar. Karena itu, ketika harga minyak dunia turun, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan penyesuaian harga Pertamax.

Ia menegaskan bahwa penyesuaian yang dimaksud bukan berarti mengembalikan harga ke level tertentu secara otomatis, melainkan melakukan penurunan secara wajar sesuai perkembangan pasar energi global.

"Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga Pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," ujar Piter melalui hasil riset Prasasti yang diterima AKURAT.CO, Selasa, 23 Juni 2026.

Menurutnya, terdapat pembagian peran yang harus dijaga antara BBM subsidi dan BBM nonsubsidi.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga akses masyarakat terhadap BBM subsidi. Sementara itu, BBM nonsubsidi seharusnya mencerminkan kondisi pasar yang sebenarnya.

"Kewajiban pemerintah adalah menjaga BBM bersubsidi. BBM non-subsidi seharusnya dibiarkan mengikuti harga pasar. Dengan begitu masyarakat paham mana harga yang dijaga pemerintah dan mana yang mengikuti pasar," kata Piter.

Pandangan ini menarik karena menunjukkan bahwa penyesuaian harga Pertamax bukan semata-mata kebijakan populis. Justru, penyesuaian dianggap penting untuk menjaga fungsi masing-masing jenis BBM tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Baca Juga: DPR Kawal Janji Pemerintah ke Mahasiswa, Awasi Pengendalian Harga BBM hingga Program MBG

Baca Juga: Kenaikan BBM Tidak Berikan Dampak Signifikan untuk Kinerja Blue Bird, Ini Penjelasan dan Strategi BIRD Menghadapinya

Apa Risiko Jika Harga Pertamax Tidak Turun?

Di balik perdebatan mengenai harga BBM, terdapat persoalan yang sering luput dari perhatian publik, yaitu perpindahan konsumen dari BBM nonsubsidi ke BBM subsidi.

Fenomena ini sebenarnya sudah mulai terlihat di lapangan.

Ketika selisih harga antara Pertamax dan Pertalite semakin lebar, sebagian konsumen cenderung memilih opsi yang lebih murah. Dari sudut pandang rumah tangga, keputusan tersebut sangat rasional.

Namun dari sudut pandang kebijakan energi, dampaknya bisa cukup besar.

Piter mengingatkan bahwa antrean Pertalite yang semakin panjang merupakan sinyal bahwa perpindahan konsumen sudah mulai terjadi.

"Antrean Pertalite yang memanjang menandakan sebagian konsumen sudah beralih. Kalau dibiarkan, kuota Pertalite yang terbatas bisa tidak mencukupi. Pasokan dan permintaan tidak lagi cocok. Risikonya bisa sampai kelangkaan," ujarnya.

Simulasi Sederhana yang Terjadi di Lapangan

Bayangkan seorang pekerja yang setiap minggu menghabiskan 30 hingga 40 liter BBM untuk mobilitas kerja.

Ketika selisih harga Pertamax dan Pertalite semakin besar, penghematan yang diperoleh dari penggunaan Pertalite bisa mencapai ratusan ribu rupiah setiap bulan.

Dalam kondisi ekonomi yang masih penuh tekanan, keputusan beralih ke BBM yang lebih murah menjadi sesuatu yang sangat mungkin terjadi.

Jika jutaan konsumen melakukan keputusan yang sama secara bersamaan, permintaan Pertalite akan melonjak. Sementara kuota subsidi tidak otomatis bertambah.

Di sinilah muncul risiko antrean lebih panjang, distribusi yang tidak merata, hingga potensi kelangkaan di sejumlah daerah.

Mengapa Persoalan Ini Berkaitan dengan APBN?

Perdebatan mengenai harga Pertamax pada dasarnya juga berkaitan dengan kesehatan fiskal negara.

Ketika semakin banyak masyarakat menggunakan BBM subsidi, beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah berpotensi meningkat.

Karena itu, menurut Piter, pemerintah perlu memastikan bahwa distribusi Pertalite benar-benar tepat sasaran.

"Pemerintah perlu memastikan distribusi Pertalite tetap tepat sasaran. Mekanisme penyalurannya harus diperbaiki agar BBM subsidi benar-benar sampai kepada yang berhak," kata Piter.

Di sisi lain, ia menilai pemerintah tidak seharusnya menekan penerimaan negara untuk menghadapi gejolak harga minyak dunia.

Menurutnya, ruang perbaikan justru berada pada sisi belanja negara.

"Penerimaan negara bertumpu pada pajak, sehingga menekannya bisa berdampak negatif. Yang paling tepat adalah efisiensi belanja dan penyusunan ulang prioritas program," tuturnya.

Pandangan ini memberikan perspektif penting bahwa stabilitas APBN tidak hanya ditentukan oleh harga minyak dunia, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah mengelola pengeluaran secara efektif.

Paradoks Subsidi Energi yang Jarang Dibahas

Ada satu paradoks yang menarik dalam kebijakan energi Indonesia.

Ketika harga BBM nonsubsidi terlalu tinggi, masyarakat terdorong beralih ke BBM subsidi.

Namun ketika konsumsi BBM subsidi meningkat, beban APBN juga ikut bertambah.

Sebaliknya, jika subsidi diperluas terus-menerus untuk mengakomodasi lonjakan permintaan, pemerintah menghadapi risiko fiskal yang lebih besar.

Artinya, solusi jangka panjang bukan hanya menurunkan atau menaikkan harga BBM.

Yang lebih penting adalah menciptakan sistem energi yang mampu menjaga keseimbangan antara harga pasar, perlindungan sosial, dan keberlanjutan fiskal.

Inilah alasan mengapa isu harga Pertamax sesungguhnya jauh lebih kompleks dibanding sekadar angka yang muncul di papan SPBU.

Apa Pelajaran Jangka Panjang bagi Ketahanan Energi Indonesia?

Di luar persoalan harga BBM, Piter melihat bahwa Indonesia perlu mempercepat perbaikan bauran energi nasional.

Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya yang cukup besar untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil.

"Indonesia sangat kaya sumber energi, termasuk energi baru terbarukan dan biomassa. Langkah ini bisa menekan konsumsi BBM dan gas sekaligus meringankan beban subsidi," jelas Piter.

Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa gejolak harga minyak dunia akan terus berulang selama Indonesia masih sangat bergantung pada minyak sebagai sumber energi utama.

Semakin besar kontribusi energi terbarukan, semakin kecil dampak yang ditimbulkan oleh konflik geopolitik internasional terhadap ekonomi domestik.

Dengan kata lain, transisi energi bukan hanya agenda lingkungan hidup, melainkan strategi ekonomi dan ketahanan nasional.

Kesimpulan

Pelandaian harga minyak dunia setelah meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran memberikan ruang bagi pemerintah untuk mempertimbangkan penyesuaian harga Pertamax. Menurut ekonom Piter Abdullah, langkah tersebut penting agar BBM nonsubsidi tetap mengikuti mekanisme pasar sekaligus mencegah perpindahan konsumen ke Pertalite yang dapat membebani kuota subsidi.

Namun isu ini tidak berhenti pada soal harga di SPBU. Di baliknya terdapat persoalan yang lebih besar, mulai dari efektivitas subsidi energi, kesehatan APBN, hingga ketahanan energi nasional. Karena itu, momentum turunnya harga minyak dunia dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola energi sekaligus memperkuat fondasi fiskal Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Pantau terus perkembangan harga minyak dunia dan kebijakan energi nasional untuk melihat bagaimana perubahan global dapat memengaruhi biaya hidup masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Soal Penyesuaian Harga Pertamax Juni 2026, Begini Kata Pertamina

Baca Juga: Pemerintah Harus Jaga Kenaikan Harga Pertamax Tak Merembet ke Tarif Listrik dan Gas LPG

FAQ

Apakah harga Pertamax akan turun jika harga minyak dunia turun?

Tidak selalu. Harga minyak dunia merupakan salah satu faktor utama, tetapi penentuan harga Pertamax juga mempertimbangkan kurs rupiah, biaya distribusi, kondisi pasar domestik, dan kebijakan perusahaan.

Mengapa harga Pertamax berbeda dengan Pertalite?

Pertamax merupakan BBM nonsubsidi yang mengikuti mekanisme pasar, sedangkan Pertalite mendapat dukungan subsidi atau kompensasi dari pemerintah sehingga harganya lebih terjangkau.

Apa hubungan konflik Iran dan Amerika Serikat dengan harga BBM di Indonesia?

Ketegangan Iran dan Amerika Serikat memengaruhi pasokan minyak dunia, terutama karena Selat Hormuz merupakan jalur penting perdagangan minyak global. Gangguan di kawasan tersebut dapat mendorong kenaikan harga minyak internasional yang kemudian berdampak pada Indonesia.

Mengapa antrean Pertalite bisa semakin panjang?

Antrean dapat meningkat ketika banyak pengguna BBM nonsubsidi beralih ke Pertalite karena alasan harga. Jika permintaan naik sementara kuota tetap, distribusi menjadi lebih ketat.

Apa dampak harga minyak dunia terhadap APBN Indonesia?

Harga minyak dunia memengaruhi subsidi energi, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan kebutuhan anggaran pemerintah secara keseluruhan.

Mengapa pemerintah tidak langsung menurunkan harga BBM saat minyak dunia turun?

Pemerintah biasanya mempertimbangkan tren harga dalam periode tertentu untuk menghindari perubahan harga yang terlalu sering akibat volatilitas pasar global.

Bagaimana energi terbarukan dapat membantu mengurangi subsidi BBM?

Semakin besar penggunaan energi terbarukan seperti biomassa, tenaga surya, dan sumber energi lainnya, semakin rendah ketergantungan terhadap BBM. Kondisi ini dapat mengurangi tekanan subsidi energi dalam jangka panjang.