Qodari Beberkan Bukti Keberpihakan Prabowo kepada Petani, dari Pupuk Murah hingga Harga Gabah Naik

AKURAT.CO Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, memaparkan sejumlah kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menunjukkan keberpihakan nyata kepada petani.

Kebijakan tersebut mencakup penambahan kuota pupuk subsidi, penyederhanaan distribusi pupuk, bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.

Qodari mengatakan berbagai kebijakan tersebut telah berdampak pada meningkatnya kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.

Menurutnya, komitmen Presiden Prabowo terhadap sektor pertanian kembali ditegaskan melalui kehadirannya pada puncak Pekan Nasional (PENAS) Petani Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo, 24 Juni 2026.

"Kehadiran Presiden menjadi penegasan komitmen dan keberpihakan pemerintah kepada petani yang selama ini menjadi tulang punggung negara dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional," ujar Qodari dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).

Salah satu langkah strategis pemerintah, lanjut Qodari, adalah memastikan ketersediaan pupuk subsidi dengan meningkatkan kuota menjadi 9,5 juta ton atau dua kali lipat dari sebelumnya. Pemerintah juga memangkas rantai birokrasi agar pupuk lebih cepat diterima petani.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi, penyaluran pupuk kini dilakukan langsung dari PT Pupuk Indonesia kepada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) atau koperasi sebelum diteruskan kepada petani.

Penebusan pupuk pun cukup menggunakan KTP dengan sistem penyaluran yang telah terintegrasi secara digital.

Baca Juga: Pigai: Indonesia Belum Siap Terima LGBT, tapi Hak Warga Negara Tetap Harus Dilindungi

Selain itu, pemerintah menurunkan harga pupuk subsidi sekitar 20 persen sejak Oktober 2025.

Harga pupuk urea turun dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, sedangkan pupuk NPK turun dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.

Pemerintah juga kembali mengalokasikan pupuk subsidi bagi sektor perikanan sebanyak 295.000 ton setelah sempat dihentikan selama empat tahun.

"Di era kepemimpinan Presiden Prabowo, keberpihakan pemerintah kepada petani ditunjukkan melalui penambahan kuota pupuk subsidi hingga dua kali lipat dan penyederhanaan birokrasi penyalurannya," kata Qodari.

Modernisasi Pertanian dan Kesejahteraan Petani

Selain memperbaiki tata kelola pupuk, pemerintah mempercepat modernisasi pertanian melalui penyaluran bantuan alsintan, seperti traktor roda dua dan roda empat, rice transplanter, combine harvester, hingga drone untuk penanaman benih dan penyemprotan hama.

Pada 2026, Kementerian Pertanian menyiapkan 38.969 unit alsintan dengan anggaran sekitar Rp4,19 triliun.

Pemerintah juga menyediakan skema kredit alsintan berbunga rendah melalui bank pemerintah dan bank daerah.

Di sisi lain, pemerintah menaikkan HPP gabah yang diserap Bulog dari Rp6.000 menjadi Rp6.500 per kilogram tanpa rafaksi.

Kebijakan ini diharapkan menjaga harga gabah tetap menguntungkan bagi petani.

Qodari menyebut berbagai kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Indonesia sepanjang 2025 mencapai 34,69 juta ton.

Angka itu juga sejalan dengan data FAO sebesar 35,6 juta ton dan USDA sebesar 34,6 juta ton.

Peningkatan produksi tersebut, kata dia, turut diikuti membaiknya kesejahteraan petani. BPS mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 mencapai 127,73, tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Baca Juga: Sah! Enzo Maresca Gantikan Pep Guardiola sebagai Pelatih Manchester City

"Keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian telah membuahkan hasil dengan menguatnya ketahanan pangan nasional. Pada saat yang sama, kesejahteraan petani juga meningkat, tercermin dari NTP yang mencapai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir," ujar Qodari.