Regulasi Tambang Kerap Berubah, Perhapi Soroti Pentingnya Kepatuhan

AKURAT.CO Ketidakpastian regulasi yang masih terjadi di sektor pertambangan dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku usaha.

Pakar Hukum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Eva Djauhari mengatakan, perubahan regulasi merupakan faktor eksternal yang berada di luar kendali perusahaan.

Karena itu, langkah mitigasi yang paling realistis adalah memperkuat sistem pengendalian di dalam perusahaan.

"Jadi kalau untuk internal strateginya perusahaan pertama compliance-nya dikuatin ya compliance dikuatin, jadi semua aturan-aturan, kewajiban-kewajiban. Sehingga tidak ada loophole dalam dokumen perusahaan," kata Eva dalam diskusi Tambang Bawah Tanah Modern di Jakarta, Senin (27/7/2026).

Baca Juga: Nikel Hijau Dipertanyakan: Saat Tambang Bahan Baterai Mengancam Surga Biodiversitas Indonesia

Selain memperkuat kepatuhan, Eva juga menekankan pentingnya dokumentasi yang lengkap terhadap seluruh aktivitas perusahaan.

Dokumentasi tersebut mencakup komunikasi dengan pemerintah, konsultasi publik, hingga interaksi dengan masyarakat sekitar wilayah tambang.

Ia menilai rekam jejak administrasi yang baik dapat menjadi bukti penting apabila di kemudian hari muncul persoalan hukum maupun evaluasi dari regulator.

"Komunikasi dengan pemerintah, komunikasi dengan masyarakat, ada pertemuan ada fotonya, ada public konsultansi ada fotonya,” ujarnya.

Di sisi lain, perusahaan juga perlu memperkuat aspek social license to operate melalui hubungan yang intensif dengan masyarakat sekitar tambang.

Menurut Eva, dukungan masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan di tengah dinamika kebijakan.

Eva juga menyarankan perusahaan melakukan audit internal dan audit hukum secara berkala guna memastikan seluruh aktivitas usaha telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Baca Juga: Perangi Underinvoicing di Industri Tambang, Danantara Gandeng Sucofindo

Menurutnya, evaluasi rutin diperlukan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan kepatuhan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.

"Kemudian dibuatlah satu regular audit, mungkin audit internal, audit legal. Jadi apakah yang sudah dilaksanakan sekarang ini sudah sesuai dengan aturan," tutur Eva.

Di sisi regulator, Eva berharap pemerintah dapat menyusun regulasi secara lebih matang melalui kajian yang komprehensif sebelum diterbitkan. Menurutnya, setiap perubahan aturan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap operasional perusahaan, aspek fiskal, maupun kondisi sosial masyarakat.

Dengan kepastian regulasi yang lebih baik, lanjut Eva, iklim investasi di sektor pertambangan akan semakin kondusif dan industri dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi negara maupun masyarakat.

"Saya berharap pemerintah bisa lebih matang dalam menerbitkan atau menerbitkan suatu peraturan yang dikaji terlebih dahulu dampaknya seperti apa terhadap perusahaan, terhadap sosial dan sebagainya. Sehingga industri ini bisa berjalan lebih bagus lagi,” pungkasnya.