Swasembada Beras Tercapai, Pemerintah Masih Kejar 3 Komoditas

AKURAT.CO Indonesia mencatat surplus produksi beras pada 2026 dan mulai kembali membuka peluang ekspor ke negara lain. Namun, capaian tersebut belum membuat pemerintah menganggap target swasembada pangan selesai sepenuhnya.

Saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Jakarta, Senin (17/8/2026), Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, masih ada tiga komoditas strategis yang harus dikejar produksinya, yakni daging sapi, susu, dan kedelai.

Pemerintah menargetkan penguatan produksi ketiga komoditas tersebut dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

“Dari 11 komoditas, masih ada tiga yang harus kita kejar, yaitu daging sapi, susu dan kedelai. Kami yakin kalau kita kolaborasi dan kompak, pasti ini bisa kita capai,” kata Amran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (17/8/2026).

Baca Juga: BULOG Siapkan 20 Ton Beras dan 1.000 Liter MinyakKita untuk Korban Gempa NTT

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa capaian swasembada yang diklaim pemerintah saat ini terutama ditopang oleh kinerja komoditas pangan tertentu, khususnya beras.

Pemerintah masih memiliki pekerjaan untuk memperkuat pasokan domestik sejumlah komoditas strategis lainnya.

Berdasarkan proyeksi neraca pangan 2026 yang disampaikan Kementerian Pertanian, produksi beras diperkirakan mencapai 34,77 juta ton. Sementara itu, kebutuhan nasional diproyeksikan sebesar 31,10 juta ton.

Dengan demikian, terdapat potensi surplus sekitar 3,67 juta ton.

Kementan juga menyebut stok cadangan beras pemerintah hingga Agustus 2026 mencapai 5,25 juta ton. Pemerintah kemudian mulai mengarahkan sebagian capaian produksi tersebut ke pasar ekspor.

Amran mengatakan Indonesia kembali menargetkan pengiriman beras ke Malaysia. Pengiriman awal disebut mencapai 1.000 ton, dengan peluang pasar yang menurut pemerintah dapat berkembang hingga 200.000 ton bahkan 1 juta ton.

“Alhamdulillah, di saat krisis melanda belahan dunia, Indonesia surplus, bahkan ekspor beras ke negara lain,” ujar Amran.

Data FAO yang dikutip Kementan juga menempatkan Indonesia sebagai salah satu produsen beras terbesar dunia. Namun, prospek produksi beras Indonesia tetap dipengaruhi oleh kondisi cuaca, luas tanam, produktivitas dan kebijakan input pertanian.

Baca Juga: Mantap! Indonesia Segera Ekspor 1.000 Ton Beras Premium ke Malaysia

FAO pada awal 2026 mencatat prospek produksi padi Indonesia untuk 2026 cukup baik, dengan dukungan area tanam dan kebijakan pemerintah, termasuk subsidi pupuk.

Jika pasokan beras menjadi salah satu indikator utama ketahanan pangan, maka tantangan berikutnya adalah memastikan keberhasilan produksi tidak berhenti pada satu komoditas.

Amran menyebut pemerintah masih mengejar swasembada daging sapi, susu dan kedelai. Ketiganya memiliki karakteristik berbeda dengan beras karena berkaitan dengan kebutuhan pakan, produktivitas peternakan, populasi ternak, investasi, hingga kapasitas produksi domestik.

Karena itu, pemerintah tidak hanya menargetkan peningkatan produksi pangan, tetapi juga memperkuat kesejahteraan pelaku usaha tani dan peternakan.

“Ini adalah persembahan dari Bapak-Ibu semua. Bukan kerja saya, ini kerja kita semua,” kata Amran.

Kementan mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 127,84 pada Juli 2026. Menurut Amran, angka tersebut merupakan level tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Namun, data BPS menunjukkan NTP nasional pada Juni 2026 berada di level 127,65, turun tipis 0,06% dibandingkan Mei yang sebesar 127,73. BPS menjelaskan penurunan tersebut terjadi karena kenaikan indeks harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani.

Perbedaan antara angka Juni BPS dan angka Juli yang disampaikan Amran membuat perkembangan NTP Juli tetap perlu menunggu publikasi resmi BPS untuk memastikan rincian pergerakannya.

Selain mengejar produksi, pemerintah juga mengandalkan kebijakan input pertanian untuk menjaga produktivitas petani.

Amran menyoroti kebijakan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20%. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang diharapkan dapat menekan biaya produksi sekaligus memperbaiki kesejahteraan petani.

“Tidak pernah terjadi selama Republik Indonesia merdeka. Di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, ini luar biasa, sektor pertanian mengalami kebangkitan,” ujar Amran.

Dari sisi harga, BPS mencatat rata-rata harga beras kualitas premium di tingkat penggilingan pada Juni 2026 mencapai Rp14.815 per kilogram, naik 1,01% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara harga beras medium berada di Rp13.525 per kilogram atau naik 0,92%.

Data tersebut menunjukkan bahwa peningkatan produksi nasional tidak serta-merta membuat seluruh mata rantai harga pangan bergerak turun. Harga di tingkat penggilingan tetap dipengaruhi oleh biaya produksi, harga gabah, permintaan dan kondisi pasar.

Surplus produksi juga membawa tantangan baru. Setelah kebutuhan domestik dipenuhi, pemerintah perlu memastikan ekspor tidak mengganggu ketersediaan dan stabilitas harga beras di dalam negeri.

Rencana pengiriman beras ke Malaysia menjadi salah satu langkah yang sedang didorong pemerintah. Pengiriman awal sebesar 1.000 ton disebut dapat berkembang hingga ratusan ribu ton apabila permintaan pasar berlanjut.

Bagi Indonesia, ekspor bukan hanya soal membuka pasar baru. Kemampuan mempertahankan surplus secara konsisten akan menjadi faktor penting apabila ekspor ingin dijadikan bagian dari strategi perdagangan pangan nasional.

Amran mengatakan peluang pasar Malaysia bahkan dapat mencapai 200.000 ton hingga 1 juta ton.

“Ini adalah persembahan dari Bapak-Ibu semua. Bukan kerja saya, ini kerja kita semua,” katanya.

Dengan demikian, pekerjaan pemerintah tidak berhenti pada pencapaian surplus satu tahun. Produksi perlu dijaga agar konsisten, sementara cadangan pangan tetap harus mencukupi kebutuhan domestik.

Di tengah capaian produksi beras, pemerintah masih menghadapi persoalan pada tiga komoditas strategis.

Kedelai menjadi salah satu komoditas yang perlu dikejar produksinya. Komoditas tersebut memiliki peran penting bagi industri pangan, terutama karena permintaannya tidak hanya berasal dari konsumsi rumah tangga, tetapi juga industri pengolahan.

Daging sapi dan susu juga menjadi tantangan tersendiri karena peningkatan produksi membutuhkan penguatan populasi dan produktivitas ternak, ketersediaan pakan, pembibitan, serta rantai pasok.

Karena itu, target tiga sampai lima tahun yang disampaikan Amran akan menjadi fase berikutnya bagi kebijakan swasembada pangan.

“Kita akan mendorong, mengejar. Dari 11 komoditas, masih ada tiga yang harus kita kejar, yaitu daging sapi, susu dan kedelai,” katanya.

Artinya, keberhasilan produksi beras pada 2026 belum dapat diterjemahkan sebagai selesainya seluruh agenda swasembada pangan. Pemerintah masih harus membuktikan kemampuan meningkatkan produksi berbagai komoditas strategis secara berkelanjutan.

Selain pangan, pemerintah mengaitkan sektor pertanian dengan agenda ketahanan energi melalui pemanfaatan produk sawit sebagai bahan baku biofuel.

Menurut Amran, pemanfaatan CPO untuk biofuel telah membantu mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar hingga sekitar 5 juta ton.

Kebijakan tersebut menempatkan sektor pertanian tidak hanya sebagai pemasok bahan pangan, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pengurangan impor energi.

Namun, penguatan fungsi tersebut tetap membutuhkan keseimbangan antara kebutuhan pangan, energi, ekspor dan keberlanjutan produksi komoditas perkebunan.

Amran mengatakan pemerintah sebelumnya menargetkan swasembada pangan dapat dicapai dalam waktu empat tahun. Namun, menurut dia, target tersebut dapat dicapai lebih cepat.

“Kado ulang tahun dari Kementerian Pertanian untuk Republik Indonesia adalah Indonesia sudah mencapai swasembada pangan dalam waktu sesingkat-singkatnya, dari target empat tahun menjadi satu tahun,” ujar Amran.

Kementan mengaitkan capaian tersebut dengan kolaborasi lintas lembaga, mulai dari TNI-Polri, pemerintah daerah, penyuluh pertanian hingga kementerian dan lembaga terkait.

Di sisi tata kelola, Amran juga menyebut Kementan kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan atas laporan keuangan tahun anggaran 2025.

“Dua hari yang lalu kita mendapatkan opini WTP dari BPK,” katanya.

Capaian tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah terhadap kinerja sektor pertanian sepanjang 2026.

Namun, setelah produksi beras mencapai surplus dan peluang ekspor mulai terbuka, tantangan berikutnya adalah menjaga konsistensi produksi sekaligus memperluas keberhasilan tersebut ke komoditas lain.

Amran mengatakan pemerintah masih akan mengejar target tersebut melalui penguatan produksi dan kolaborasi lintas sektor.

“Dari 11 komoditas, masih ada tiga yang harus kita kejar, yaitu daging sapi, susu dan kedelai,” kata Amran.

Dengan demikian, surplus beras dan rencana ekspor menjadi salah satu capaian penting sektor pertanian pada 2026.

Akan tetapi, ukuran keberhasilan swasembada pangan dalam beberapa tahun ke depan akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah memperluas capaian tersebut ke komoditas strategis lain serta mempertahankan produksi secara berkelanjutan.