Kementan Siapkan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pertanian Untuk Masyarakat Alor

AKURAT.CO Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan bantuan untuk menangani kemiskinan di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kementerian Pertanian (Kementan) menyiapkan strategi pembangunan pertanian yang dibagi dalam tiga tahap.

Mulai dari pemenuhan kebutuhan pangan dalam jangka pendek, peningkatan produksi jagung dalam jangka menengah, hingga pengembangan komoditas perkebunan sebagai sumber pendapatan jangka panjang.

Baca Juga: Tak Lagi Bertumpu Pertanian, Transmigrasi Kini Andalkan Ekonomi Kreatif

Langkah tersebut diarahkan untuk menjadikan sektor pertanian sebagai sumber pendapatan masyarakat, bukan sekadar penerima bantuan pemerintah.

Dalam pertemuan bersama Dewan Penasehat Ikatan Keluarga Alor di Jabodetabek, Selasa (18/8/2026) Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengatakan, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu sasaran utama dari intervensi pemerintah di Alor.

“Tujuan utamanya pengatasan kemiskinan juga. Justru kemiskinan target kita,” kata Amran dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persoalan kemiskinan di Alor masih cukup besar. Pada 2024, jumlah penduduk miskin di kabupaten tersebut mencapai sekitar 41,89 ribu orang dengan tingkat kemiskinan 19,87%.

Angka tersebut memang turun tipis dibandingkan 2023 yang mencapai 41,91 ribu orang atau 19,97%.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah kini mendorong pendekatan yang menghubungkan bantuan pertanian dengan peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat. Strategi itu dibangun secara bertahap agar intervensi pemerintah tidak berhenti setelah bantuan disalurkan.

Pada tahap awal, pemerintah memfokuskan intervensi pada kebutuhan pangan sekaligus peningkatan produksi pertanian yang dapat memberikan hasil dalam waktu relatif lebih cepat.

Kementan menyiapkan dukungan berupa benih, alat dan mesin pertanian atau alsintan, pompa, serta pengembangan lahan padi hingga 3.000 hektare.

Di sisi lain, kebutuhan pangan masyarakat tetap dijaga melalui bantuan pangan. Untuk periode Juli, Agustus, dan September 2026, Kabupaten Alor mendapatkan alokasi bantuan pangan reguler sebanyak 1.120,14 ton dengan nilai sekitar Rp15,68 miliar.

Secara keseluruhan, bantuan pangan untuk Provinsi NTT pada periode tersebut mencapai sekitar Rp360,91 miliar.

Amran mengatakan pembangunan pertanian di Alor tidak dapat dilakukan hanya dengan satu program. Pemerintah perlu menghubungkan program jangka pendek dengan pengembangan komoditas yang memiliki prospek ekonomi dalam jangka menengah dan panjang.

“Jadi kita bangun dari yang jangka pendek, menengah sampai jangka panjang. Yang penting masyarakat punya pendapatan dan kemiskinan bisa kita tekan,” ujarnya.

Setelah kebutuhan pangan dan produksi jangka pendek diperkuat, pemerintah mengarahkan strategi berikutnya pada komoditas jagung.

Kementan menargetkan pengembangan jagung seluas 3.000 hektare di Alor. Pengembangan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga membuka sumber pendapatan baru bagi petani.

Strategi ini menempatkan peningkatan produktivitas lahan sebagai salah satu instrumen untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Artinya, lahan pertanian tidak hanya diposisikan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai aset ekonomi bagi rumah tangga petani.

Data BPS Kabupaten Alor sendiri menunjukkan sektor pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam struktur ekonomi daerah.

Publikasi Statistik Pertanian Kabupaten Alor 2025 mencakup kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB serta perkembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan di wilayah tersebut.

Karena itu, pemerintah memilih pendekatan berbasis komoditas untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Untuk jangka panjang, Kementan mengarahkan pengembangan pertanian Alor pada komoditas perkebunan, khususnya kelapa, kakao, dan jambu mete.

Komoditas tersebut dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik pertanian Alor dan potensinya sebagai sumber pendapatan masyarakat dalam jangka panjang.

Pendekatan ini sekaligus menunjukkan perbedaan antara bantuan jangka pendek dan pembangunan ekonomi berbasis pertanian.

Jika bantuan pangan berfungsi menjaga kebutuhan dasar masyarakat, pengembangan komoditas perkebunan ditujukan untuk menciptakan sumber penghasilan yang dapat berlangsung lebih lama.

Dengan demikian, skema yang disiapkan pemerintah terdiri dari tiga lapis. Pertama, menjaga ketersediaan pangan dan meningkatkan produksi dalam jangka pendek.

Kedua, mengembangkan jagung sebagai sumber pertumbuhan pendapatan dalam jangka menengah. Ketiga, membangun basis ekonomi perkebunan melalui kelapa, kakao, dan jambu mete dalam jangka panjang.

Tantangan berikutnya bukan hanya soal besaran bantuan, tetapi bagaimana memastikan bantuan tersebut benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi.

Amran meminta seluruh bantuan pemerintah dikawal secara ketat. Bantuan harus sampai kepada penerima dan lokasi yang ditetapkan, digunakan sesuai peruntukan, dirawat, serta memberikan hasil bagi masyarakat.

“Yang penting pengawalan bantuan itu sampai kepada penerima, sampai kepada lokasi, dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya, dirawat, dan memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat,” kata Amran.

Pemerintah juga melibatkan tokoh masyarakat dan masyarakat Alor di perantauan untuk melakukan pengawasan.

Langkah tersebut dinilai penting karena keberhasilan program pertanian tidak hanya ditentukan oleh penyaluran bantuan, tetapi juga oleh pemanfaatan setelah bantuan diterima.

Ketua Dewan Penasehat Ikatan Keluarga Alor di Jabodetabek, Syahrir Ika, menyatakan siap membantu pemerintah mengawal program tersebut.

“Kami harus membantu Pak Menteri untuk bersama-sama menjaga bantuan dan merawat bibit yang diserahkan. Kemudian kami kawal sampai kepada lokasi atau pertanian yang menjadi target daripada proyek itu,” ujar Syahrir.

Menurutnya, pengawasan diperlukan agar bantuan yang telah diberikan pemerintah tidak keluar dari sasaran.

“Kami harus memastikan bahwa bantuan itu tidak boleh menyimpang sehingga target pemerintah itu bisa berhasil,” katanya.

Pengembangan pertanian di Alor pada akhirnya akan diuji dari dampaknya terhadap pendapatan masyarakat dan angka kemiskinan.

BPS mencatat tingkat kemiskinan Alor pada 2024 masih berada di 19,87%, meskipun telah menurun dari 20,25% pada 2022 dan 19,97% pada 2023.

Jumlah penduduk miskin juga turun dari 42,30 ribu orang pada 2022 menjadi 41,89 ribu orang pada 2024.

Data tersebut menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan berlangsung, tetapi belum cukup untuk mengubah persoalan secara drastis.

Karena itu, efektivitas strategi baru pemerintah akan sangat bergantung pada kemampuan sektor pertanian menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi dan stabil bagi masyarakat.

Ketua Umum Ikatan Keluarga Alor Sejahtera Jabodetabek, Gery Bantara, menyatakan optimistis program tersebut dapat memberikan perubahan dalam beberapa tahun ke depan.

“Kami sangat optimis dalam jangka waktu satu sampai lima tahun Alor akan keluar dari garis kemiskinan,” ujar Gery.

Pernyataan tersebut menjadi target yang perlu diuji melalui perkembangan data kemiskinan dan pendapatan masyarakat dalam beberapa tahun mendatang.