MTI Dorong Pemerintah Siapkan Skenario Transportasi Multimoda Selat Sunda

AKURAT.CO Pemerintah didorong menyiapkan skenario transportasi multimoda untuk menjaga konektivitas Jawa dan Sumatera jika gangguan meluas.

Wakil Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Bidang Perumusan Kebijakan Transportasi, Ilham Malik mengatakan, aktivitas Gunung Anak Krakatau tidak semata-mata perlu dilihat sebagai peristiwa vulkanologi, tetapi juga sebagai potensi gangguan terhadap sistem transportasi nasional.

“Posisi Anak Krakatau di Selat Sunda menjadikan dampaknya memiliki karakter multimoda karena kawasan ini mempertemukan semua matra transportasi,” kata Ilham dalam keterangannya, Senin (7/9/2026).

Baca Juga: Tarif TransBandara Rp15 Ribu Masih Wajar, MTI: Tak Perlu Dipersoalkan

Maka dari itu, Ilham menilai, keputusan pemerintah menutup sementara sejumlah bandar udara yang terdampak sebaran abu vulkanik merupakan langkah tepat dari sisi keselamatan.

Abu vulkanik, kata Ilham memiliki risiko terhadap mesin pesawat, sistem navigasi, serta jarak pandang penerbangan.

“Karena itu, keputusan pembukaan maupun penutupan ruang udara harus sepenuhnya berbasis data meteorologi, vulkanologi dan keselamatan penerbangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ilham menuturkan, pengoperasian lintasan penyeberangan Merak-Bakauheni perlu menjadi bagian penting dalam skenario mitigasi pemerintah.

Menurutnya, parameter maritim di sekitar Bakauheni dan lintasan Selat Sunda masih memungkinkan aktivitas pelayaran dengan pengawasan ketat.

Namun, operasional kapal harus terus menyesuaikan perkembangan arah sebaran abu vulkanik, jarak pandang, kondisi angin, gelombang, serta aktivitas vulkanik.

“Selain Merak dan Bakauheni, pemerintah juga perlu memberikan perhatian kepada keseluruhan ekosistem kepelabuhanan Selat Sunda,” tutur Ilham.

Baca Juga: MTI: Penyeberangan Perintis NTT Tak Cukup Dibuka, APBN Harus Diperkuat

Sebab, di sepanjang pesisir Banten dan Lampung terdapat pelabuhan umum, pelabuhan penyeberangan, terminal industri, Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), serta Terminal Khusus (Tersus) yang melayani pengangkutan bahan baku, produk industri, energi, konstruksi, dan berbagai komoditas strategis.

Ilham menyebut, Pelabuhan Ciwandan, kawasan Bojonegara, Krakatau Bandar Samudera di Cilegon, Pelabuhan Panjang di Lampung, Bakauheni, serta berbagai terminal industri di sepanjang pesisir sebagai bagian dari satu sistem logistik kawasan.

Menurutnya, jaringan pelabuhan tersebut juga telah digunakan pemerintah sebagai alternatif untuk membagi arus kendaraan dan barang dalam kondisi tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya redundansi jaringan transportasi di Selat Sunda.

Atas kondisi tersebut, MTI mendorong pemerintah segera mengaktifkan Selat Sunda Multimodal Transport Contingency Plan atau rencana kontingensi transportasi multimoda Selat Sunda.

Ilham mengatakan skenario tersebut perlu mengintegrasikan Kementerian Perhubungan, BMKG, PVMBG, BNPB, AirNav Indonesia, ASDP, Pelindo, KSOP, BPTD, operator jalan tol, pengelola TUKS dan Tersus, maskapai, operator pelayaran, serta pemerintah daerah Banten dan Lampung.

“Prinsipnya sederhana: ketika satu moda mengalami gangguan, moda lainnya harus mampu mempertahankan tingkat konektivitas minimum,” ucapnya.

Apabila penerbangan terganggu, sebagian pergerakan penumpang dan logistik perlu memiliki alternatif melalui jaringan jalan, penyeberangan, dan pelayaran.

Sebaliknya, jika kondisi Selat Sunda memburuk, pemerintah harus mampu mengelola arus perjalanan sebelum terjadi penumpukan di pelabuhan maupun jaringan jalan.

Ilham menilai, kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa resiliensi transportasi bukan hanya mengenai kemampuan infrastruktur bertahan menghadapi bencana.

“Namun pada saat yang sama, negara juga harus dapat memastikan bahwa fungsi strategis Selat Sunda sebagai penghubung Jawa–Sumatera tetap dapat dipertahankan melalui tata kelola transportasi yang terintegrasi, adaptif dan berbasis risiko,” pungkasnya.