Viral Istilah Cancel Culture Usai Kontroversi Remake Film A Business Proposal, Apa itu Cancel Culture?

AKURAT.CO Kontroversi Falcon Pictures dalam meremake drama korea A Business Proposal menjadi film versi Indonesia ramai menuai cibiran netizen.

Jelang perilisan film versi Indonesia tersebut, Falcon Pictures selaku rumah produksi yang menggarap produksi tersebut, merilis Surat Terbuka di akun Instagramnya @falconpicturest_. Kontroversi tersebut kerap muncul akibat salah satu pemeran utama dalam film tersebut, yakni Abidzar Al Ghifari, yang terkesan menyinggung penggemar webtoon dan drama korea seabgai ‘fans fanatik.’

Baca Juga: 7 Potret Manis Kim Min-kyu, Lawan Main Seol In-ah dalam Drama A Business Proposal

Melalui unggahan postingan ‘Surat Terbuka’ di Instagram, warganet menganggap hal tersebut kerap terlambat. Mereka sudah terlanjur kecewa akan pernyataan sang aktor dalam wawancara
seputar film remake K-Drama ini. “Sorry enggak aku maafin, soalnya aku fans fanatik. Lagian yang butuh penonton siapa, tapi target pasarnya kena remehin,” kritik seorang warganet.

“Loh, kok Falcon yang minta maaf? Di mana-mana kan yang minta maaf yang salah, memang
Falcon salah apa?” Tanya warganet lainnya. “Permasalahannya tuh bukan di pendalaman karakter sebenarnya, terserah aktor mau based on script atau nonton serinya dulu. Tapi statement si aktor ke target market, kayak seakan-akan enggak butuh penonton,” kritik warganet lain. Peristiwa tersebut sama halnya dengan pemboikotan. Fenomena peristiwa ini kerap ramai disebut dalam
istilah cancel culture yang mulai diterapkan di Indonesia, dan mulai marak di pakai di media
sosial.

Baca Juga: Terlibat Skandal, Ini 5 Dampak Cancel Culture yang Dialami Kim Seon Ho

Apa itu Cancel Culture?

Dikutip dari Oxford English Dictionary (2021) Cancel Culture atau budaya pembatalan, merupakan fenomena sosial di mana individu, kelompok, atau institusi menghadapi boikot atau penolakan publik akibat tindakan, ucapan, atau perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma atau nilai tertentu.

Fenomena ini biasanya terjadi di platform digital, seperti media sosial, di mana masyarakat
secara kolektif menyuarakan kritik dan menuntut pertanggungjawaban.

Cancel culture sering kali dipandang sebagai bentuk akuntabilitas sosial yang bertujuan untuk
menyoroti isu-isu sensitif, seperti diskriminasi, pelecehan, atau pelanggaran etika. Namun, tidak
jarang praktik ini menuai kontroversi karena dianggap dapat mengarah pada penghakiman sepihak, intimidasi, atau bahkan membungkam kebebasan berekspresi.

Dalam perkembangannya, cancel culture menjadi perdebatan global yang menggugah pertanyaan
tentang batasan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab moral di era digital.