Kerusuhan Suporter Terus Berulang, Hukuman Komdis PSSI Dianggap Belum Cukup

AKURAT.CO, Kerusuhan suporter yang kembali terjadi di sepakbola Indonesia memunculkan pertanyaan besar soal efektivitas hukuman Komisi Disiplin (Komdis) PSSI.

Berbagai sanksi berat mulai dari denda ratusan juta rupiah, laga tanpa penonton, hingga hukuman satu musim penuh ternyata belum mampu menghentikan insiden yang terus berulang.

Sejumlah klub bahkan harus menerima dampak besar akibat ulah suporternya sendiri. Persela Lamongan menjadi salah satu contoh setelah pernah mendapat hukuman laga kandang tanpa penonton selama satu musim penuh.

Sanksi tersebut disebut memberi dampak besar terhadap kondisi finansial klub. Kehilangan pemasukan dari tiket pertandingan membuat situasi klub semakin berat hingga memengaruhi keberlangsungan investasi.

Kasus serupa kini juga dialami Persipura Jayapura. Klub asal Papua itu menerima hukuman pertandingan tanpa penonton usai terjadi kerusuhan suporter dalam pertandingan sebelumnya.

Akibat sanksi tersebut, Persipura harus menanggung biaya operasional lebih besar tanpa dukungan pemasukan dari penjualan tiket kandang. Klub juga tetap harus mengeluarkan biaya akomodasi dan transportasi selama kompetisi berlangsung.

Belum selesai polemik itu, insiden kembali terjadi dalam pertandingan PSM Makassar kontra Persib Bandung. Sejumlah suporter masuk ke lapangan dan membuat situasi pertandingan memanas.

Padahal sebelumnya Persib Bandung juga sudah mendapat hukuman berat dari AFC akibat aksi suporter yang turun ke lapangan saat pertandingan Asia. Klub tersebut bahkan harus membayar denda miliaran rupiah.

Ketua Panitia Pelaksana Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief, menilai hukuman tegas memang diperlukan agar pelanggaran tidak terus menular ke pertandingan lain.

"Sebenarnya kalau ada pelanggaran yang berpotensi menular ke pertandingan lain, hukuman itu memang harus cepat diputuskan dan disosialisasikan supaya suporter lain juga berpikir, ‘kalau mereka kena, kita juga bisa kena’," ujar Ferry ketika dihubungi pewarta, Selasa (19/5/2026).

Namun, menurut Ferry, fakta bahwa kerusuhan masih terus terjadi menunjukkan ada persoalan lain yang belum terselesaikan di sepakbola Indonesia.

"Tapi kalau ternyata tetap terulang, berarti masih ada yang kurang," katanya.

Ferry menilai regulasi selama ini terlalu fokus terhadap kepentingan kompetisi dan sponsor, sedangkan aspirasi suporter sering kali tidak mendapat ruang komunikasi yang baik.

Ia mencontohkan polemik flare di stadion yang menurutnya perlu memiliki aturan lebih jelas agar tidak terus menimbulkan perdebatan.

"Kalau memang flare dilarang selama dua kali 45 menit, ya harus jelas aturannya. Misalnya setelah pertandingan selesai diperbolehkan atau bagaimana," ujarnya.

Selain itu, Ferry juga menyoroti lemahnya komunikasi antara operator kompetisi, aparat keamanan, dan klub ketika muncul polemik besar.

"Masalahnya sekarang banyak hal dibiarkan jadi bola liar. Ketika Persija bikin statement dianggap menyerang Persib, Persib bikin statement dianggap menyerang Persija. Padahal mungkin masing-masing hanya punya pandangan sendiri," katanya.

Ferry juga mengkritik besarnya dampak finansial yang harus ditanggung klub akibat ulah suporter. Ia bahkan mengusulkan agar dana hasil denda digunakan kembali untuk program edukasi suporter.

"Saya pernah usul ke federasi, sebenarnya uang denda suporter itu larinya ke mana? Menurut saya lebih baik dana denda itu dipakai untuk program edukasi suporter. Misalnya jambore suporter, sosialisasi aturan VAR, diskusi regulasi pertandingan, dan sebagainya," ujarnya.

Menurut Ferry, hukuman tanpa penonton selama satu musim seperti yang diterima Persipura juga terlalu berat apabila tidak dibarengi evaluasi terhadap upaya edukasi yang dilakukan klub.

"Misalnya klub mulai merapikan organisasi suporter, melakukan kegiatan sosial, bersih-bersih stadion, atau program edukasi lainnya. Itu harus dihitung sebagai iktikad baik," katanya.

Pandangan serupa disampaikan pengamat sepakbola Haris Pardede atau Bung Harpa. Ia menilai hukuman yang ada saat ini memang belum efektif menghentikan kerusuhan suporter.

"Kalau menjawab apakah efektif atau belum, rasanya sih belum ya. Kenapa? Karena ini terus berulang. Kalau efektif, harusnya kejadian-kejadian seperti ini minimal berkurang," ujar Bung Harpa.

Menurutnya, persoalan suporter di Indonesia sudah menjadi lingkaran masalah yang terus berulang dari musim ke musim.

"Kasus Persipura bukan yang pertama. Persela juga pernah mengalami hukuman serupa. Sekarang terjadi lagi di Bandung, terjadi lagi di Makassar. Artinya langkah-langkah yang dilakukan selama ini belum efektif," katanya.

Bung Harpa menilai masalah utama bukan hanya soal hukuman, melainkan juga lemahnya crowd control dan pengawasan di stadion.

"Flare itu sudah berkali-kali dilarang, tapi tetap saja dinyalakan. Artinya crowd control-nya belum benar. Steward yang melakukan pemeriksaan juga belum maksimal," ujarnya.

Karena itu, Bung Harpa mendorong agar hukuman tidak hanya diberikan kepada klub, melainkan juga kepada pelaku langsung di lapangan.

"Menurut saya dua-duanya harus kena. Klub tetap harus bertanggung jawab karena crowd control-nya, tapi pelaku individunya juga harus dihukum lebih berat, bahkan bisa sampai pidana," ujarnya.

Selain hukuman, Bung Harpa menilai edukasi suporter selama ini masih belum tepat sasaran karena kelompok yang sering membuat kerusuhan justru jarang ikut kegiatan pembinaan.

"Masalahnya orang-orang yang datang ke acara edukasi biasanya justru suporter yang tertib. Sementara yang bikin kerusuhan sering kali tidak ikut kegiatan seperti itu," katanya.

Menurut Bung Harpa, perubahan terbesar justru harus datang dari internal suporter sendiri agar budaya sepakbola yang sehat benar-benar bisa terbangun.

"Suporter harus menghukum suporternya sendiri. Karena kalau sesama suporter yang menegur atau memberi sanksi sosial, biasanya lebih dihormati," katanya.