Warga Pangkalan Kasai Riau Protes Pengambilalihan Tanah Adat oleh PT Duta Palma, Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan

AKURAT.CO  Warga Pangkalan Kasai, Indragiri Hulu, Riau yang diwakili oleh Jamritu Manggor bersama sejumlah tokoh masyarakat dan agama, menyuarakan kekecewaan mereka terhadap pengambilalihan tanah adat oleh PT Duta Palma.

Mereka menuntut tindakan tegas dari pemerintah terkait pelanggaran yang dilakukan perusahaan tersebut, serta menagih janji pemerintah daerah yang selama ini belum terealisasi.

Jamritu mengungkapkan bahwa tanah yang diambil PT Gita Palma merupakan tanah adat yang telah dibagi secara turun-temurun berdasarkan kesepakatan antara para pemimpin adat dan desa-desa setempat.

Namun, meski protes dan keluhan telah berulang kali disampaikan, baik kepada perusahaan maupun pemerintah, tidak ada penyelesaian yang memadai.

"Tanah yang diambil oleh PT Duta Palma adalah tanah adat yang dibagi berdasarkan kesepakatan antar batin (pemimpin adat) dan desa-desa," ujar Jamritu.

Ia menegaskan bahwa janji pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini hanya berakhir pada kata-kata, tanpa ada tindakan nyata.

Janji Pemerintah yang Tak Kunjung Ditepati

Masyarakat Pangkalan Kasai merasa aspirasi mereka diabaikan oleh pemerintah daerah. Janji-janji yang disampaikan kepada mereka, menurut Jamritu, tak pernah diwujudkan.

"Kami sudah berulang kali menyampaikan keluhan, tetapi yang kami dapat hanya janji-janji yang tidak pernah direalisasikan," ungkap seorang tokoh adat setempat.

Ketidakpuasan warga semakin membesar, terutama setelah berbagai kesepakatan adat yang melibatkan pemerintah dan DPRD tidak diikuti dengan tindakan nyata.

Warga merasa hak mereka atas tanah adat terus diabaikan.

Dugaan Pelanggaran Izin oleh PT Duta Palma

Masalah ini menjadi lebih kompleks dengan adanya dugaan pelanggaran batas-batas tanah adat oleh PT Duta Palma.

Meski Panitia Khusus (Pansus) DPRD setempat telah mengeluarkan rekomendasi mengenai pelanggaran izin perusahaan, pemerintah daerah belum mengambil langkah tegas.

"Rekomendasi sudah keluar, tapi tidak ada tindakan. Ini sangat mengecewakan bagi kami," tambah Jamritu.

Harapan pada Pemerintah Pusat

Dengan kondisi yang terus berlarut-larut, masyarakat Pangkalan Kasai kini menaruh harapan besar kepada pemerintah pusat.

Mereka mendesak agar pemerintah pusat segera turun tangan dan menyelesaikan masalah ini yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

"Harapan kami kini tertuju pada pemerintah pusat, agar ada penyelesaian yang nyata, bukan hanya janji-janji yang terus berulang," tegas Jamritu.

Kasus pengambilalihan tanah adat oleh PT Duta Palma mencerminkan ketidakpuasan mendalam masyarakat Pangkalan Kasai terhadap kesenjangan pembangunan dan ketidakpedulian pemerintah daerah.

Meskipun berbagai upaya protes dan perjanjian telah dilakukan, warga merasa bahwa tidak ada langkah konkret untuk mengembalikan hak-hak mereka.

Kini, mereka berharap pemerintah pusat dapat memberikan solusi yang adil dan berpihak pada masyarakat adat yang terdampak.