Pemprov DKI Ajukan Anggaran Ro91,14 Triliun di 2025, Perkuat Jakarta Jadi Kota Bisnis Global

AKURAT.CO Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Joko Agus Setyono, menyampaikan bahwa RAPBD 2025 diusulkan sebesar Rp 91,14 triliun, meningkat 6,97 persen dari perubahan APBD 2024 sebesar Rp 85,20 triliun.

Nantinya, fokus APBD 2025 yang diarahkan untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai kota bisnis global. Beberapa prioritas di antaranya, perbaikan ketahanan bencana, perumahan, mobilitas, penanganan emisi dan polusi, pengelolaan sampah, serta akses air bersih dan air limbah.

"Kebijakan ini untuk mendukung perkembangan ekonomi dan infrastruktur kota yang berkelanjutan," kata Joko, Kamis (7/11/2024).

Baca Juga: Selama Uji Coba, Pemprov DKI Jakarta Telah Salurkan 9.489 Paket Makan Bergizi Gratis

Dari total pendapatan daerah yang ditargetkan sebesar Rp 81,68 triliun, mayoritas diharapkan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 54,08 triliun.

PAD ini mencakup Pajak Daerah sebesar Rp 47,9 triliun, Retribusi Daerah sebesar Rp 972,58 miliar, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp 774 miliar. Pendapatan Transfer diproyeksikan sebesar Rp 26,13 triliun yang akan diperoleh dari transfer pemerintah pusat.

Joko menjelaskan rincian Belanja Daerah 2025 yang direncanakan sebesar Rp 82,32 triliun, terdiri dari belanja untuk berbagai sektor prioritas, antara lain pendidikan dan infrastruktur.

Belanja untuk pendidikan dianggarkan sebesar Rp 20,55 triliun atau 24,96 persen dari total belanja daerah, sementara belanja infrastruktur mencapai Rp 36,30 triliun atau 44,30 persen.

Baca Juga: DTKJ Dorong Pemprov DKI Perkuat Transportasi Publik Inklusif untuk Penyandang Disabilitas

Lebih lanjut, alokasi belanja daerah 2025 juga diarahkan pada empat program prioritas utama, yakni:

1. Peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur kota sebesar Rp 20 triliun atau 24,30 persen dari total belanja.

2. Akselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar Rp 949,21 miliar atau 1,15 persen.

3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar Rp 15,48 triliun atau 18,80 persen.

4. Tata kelola pemerintahan yang adaptif sebesar Rp 2,49 triliun atau 3,04 persen.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga mengalokasikan belanja dalam bentuk bantuan sosial, subsidi pelayanan publik, dan hibah, serta memberikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lainnya.

"Kami juga akan menggunakan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) 2024 dan penerimaan pinjaman daerah untuk menunjang anggaran ini," katanya.