Tak Ada Transparansi, Pramono Diminta Pangkas Dana Hibah untuk Forkopimda

AKURAT.CO Gubernur Jakarta terpilih, Pramono Anung, diminta untuk memangkas anggaran hibah yang diberikan kepada sejumlah instansi dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lazarus Simon Ishak, menilai pemberian hibah tersebut tidak mengikuti prosedur yang jelas dan transparan.

"Setahu saya, setelah pembahasan anggaran selesai di puncak, baru ada usulan untuk hibah Forkopimda yang tiba-tiba muncul dan langsung disetujui. Ini menunjukkan ada prosedur yang dilalui," kata Lazarus kepada wartawan, Rabu (12/2/2025).

Baca Juga: Sinkronisasi Kebijakan Pusat dan Daerah, Presiden Prabowo akan Kumpulkan Forkopimda se-Indonesia

Dia mengungkapkan, anggaran hibah untuk Forkopimda tercatat lebih dari Rp600 miliar. Menurutnya, dana hibah itu perlu dipertimbangkan kembali.

Dia menegaskan, hibah tersebut seharusnya diajukan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dan harus memiliki korelasi serta dampak langsung terhadap masyarakat Jakarta.

"Untuk institusi seperti Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, Kejati, TNI AU, dan AL, yang tidak memiliki hubungan langsung dengan warga Jakarta, harus benar-benar dievaluasi. Meskipun mereka mendapatkan alokasi dari APBN, hibah dari APBD DKI Jakarta sebaiknya diberikan secukupnya, tidak sebesar itu," jelasnya.

Selain itu, dia juga mengkritik proses pengesahan anggaran hibah Forkopimda yang terkesan terburu-buru. Meskipun tidak mengetahui alasan pengesahan tersebut.

Sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, dia berhak mengkritisi setiap kebijakan yang diambil, terutama yang melibatkan anggaran sebesar itu. "Semua pembahasan anggaran harus sesuai prosedur yang benar dan transparan," ujarnya.

Dia pun mengusulkan, agar anggaran dana hibah dialihkan kembali ke kas daerah untuk meningkatkan program pelayanan di tingkat kelurahan dan kecamatan.

Baca Juga: Pj Gubernur Sumsel-Forkopimda Kumpulkan Kepala Daerah Bahas Karhutla

Terlebih adanya instruksi efisiensi belanja dari Presiden Prabowo Subianto. Namun, lanjut dia, efisiensi belanja ini jangan sampai berdampak pada program sosial dan kemasyarakatan.

"Anggaran untuk program di kecamatan dan kelurahan sangat penting, jangan sampai dipotong. Warga masyarakat membutuhkan alokasi anggaran untuk kegiatan sosial dan kemasyarakatan, terutama di tingkat RT/RW yang sering kali tidak terakomodasi dalam pembahasan anggaran," ungkapnya.

Lazarus berharap, Pemprov Jakarta lebih memprioritaskan alokasi untuk kegiatan yang langsung berdampak pada masyarakat. "Saya akan terus mengkritisi kebijakan hibah bagi Forkopimda hingga Gubernur DKI Jakarta terpilih yang akan dilantik melakukan koreksi atas kebijakan tersebut," tandasnya.