Akurat Logo

Mendagri: Pemerintah Prioritaskan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Gempa NTT

Ayu Rachmaningtyas | 18 Agustus 2026, 23:45 WIB
Mendagri: Pemerintah Prioritaskan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Korban Gempa NTT
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengunjungi posko pengungsian Desa Waekokak, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, NTT. - Dok. Kemendagri

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, menegaskan, pemerintah pusat memprioritaskan penanganan pascagempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), terutama untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak segera terpenuhi.

Tito menekankan pentingnya pendataan dan verifikasi secara menyeluruh dalam penanganan pascagempa.

Langkah tersebut diperlukan agar bantuan pemerintah dapat disalurkan secara tepat sesuai tingkat kerusakan dan kondisi masyarakat terdampak.

Menurut Tito, pemerintah saat ini memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari evakuasi, penyelamatan dan penanganan korban, hingga pemulihan layanan dasar serta akses mobilitas.

Sementara untuk rumah warga yang terdampak, pemerintah akan melakukan pendataan berdasarkan tingkat kerusakannya.

“Rumah yang rusak nanti harus didatakan ringan, sedang, berat. Ada kriterianya untuk gempa nanti itu ada bantuan dari BNPB,” kata Tito, dikutip Selasa (18/8/2026).

Proses pendataan, lanjut Tito, dilakukan melalui verifikasi dengan melibatkan pemerintah daerah (pemda), kemudian divalidasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pendekatan tersebut dinilai penting agar penanganan pascabencana dapat disesuaikan dengan karakteristik kerusakan di masing-masing wilayah.

Untuk rumah yang masih memungkinkan dibangun kembali di lokasi semula, pemerintah dapat menerapkan pendekatan pembangunan kembali di tempat atau in situ/on-site.

Baca Juga: DPR Kembali Kirim Tim ke NTT, Bawa Menkeu untuk Percepat Penanganan Gempa

“Kalau di sini sepertinya tidak ada yang sampai habis. Sehingga bisa dibangunkan rumah yang ada itu dibangunkan kembali, namanya in situ, on-site,” ujarnya.

Selain pendataan kerusakan, pemerintah terus memantau pemulihan layanan dasar di wilayah terdampak, termasuk sektor kelistrikan.

Tito menyampaikan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Direktur Utama PT PLN (Persero), pemulihan jaringan listrik di wilayah terdampak telah mencapai 88 persen.

“Dari Dirut PLN, 88 persen sudah on. Tidak ada pembangkit listrik yang rusak, seperti dalam kasus dari beberapa daerah lain. Yang ada beberapa gardu yang rusak sudah diperbaiki, on,” tegasnya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.