Jurus Jitu Pemprov Jakarta Atasi Macet, Banjir hingga Pengangguran

AKURAT.CO Wakil Gubernur Provinsi Jakarta, Rano Karno, menyampaikan sejumlah strategi jitu Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta dalam menjawab tiga persoalan klasik di Jakarta, yaitu kemacetan, banjir, dan pengangguran.

Tak hanya itu, Rano juga menyinggung soal hunian terjangkau dan subsidi pangan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pemaparan itu disampaikan Rano saat menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (21/7/2025), terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Baca Juga: DPW PKS Jakarta Ganti Nahkoda, Masih Tunggu Keputusan Resmi dari DPP

Dalam upaya mengurai kemacetan dan memperbaiki sistem transportasi publik, dia mengungkapkan berbagai pendekatan dari kampanye massif melalui media sosial dan konvensional, program 'Rabu Angkutan Umum' bagi ASN, sosialisasi ke sekolah, hingga kerja sama dengan stasiun radio.

"Kami juga terus kembangkan kawasan Transit Oriented Development (TOD), dorong pemanfaatan park and ride, serta sediakan subsidi transportasi massal agar masyarakat makin tertarik beralih ke angkutan umum," jelas Rano.

Lebih jauh, strategi push and pull juga diterapkan. Selain mendorong penggunaan transportasi publik, Pemprov Jakarta memberi disinsentif bagi pemakaian kendaraan pribadi melalui sistem ganjil-genap di 25 ruas jalan, yang akan diperluas sesuai hasil kajian.

Dia menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Jakarta, pemerintah pusat, daerah penyangga di kawasan Jabodetabek, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mengurai kemacetan Jakarta. Tak lupa, transportasi laut juga jadi perhatian.

"Kami kembangkan lintasan kapal perairan di Kepulauan Seribu, termasuk trayek Feeder, kapal pariwisata, kapal sekolah, dan penambahan armada untuk mendukung mobilitas," tambahnya.

Soal pengangguran, Pemprov Jakarta mengusung strategi pelatihan kerja berbasis kompetensi, pemberdayaan wirausaha mandiri, serta penguatan kanal informasi lowongan kerja, seperti Job Fair dan portal daring.

"Evaluasi keberhasilan Job Fair dilihat dari tingkat penyerapan tenaga kerja. Kami juga mengembangkan aplikasi digital agar pencari kerja dan pemberi kerja bisa bertemu dengan efisien," tegas Rano.

Baca Juga: Food Station Bantah Oplos Beras, DPRD Jakarta Minta Pembuktian Bukan Cuma Klarifikasi

Dalam hal pangan bersubsidi, distribusi kini berbasis NIK dan terintegrasi dengan whitelist Bank Jakarta. Mulai Juli 2025, hanya penerima manfaat resmi yang bisa mengakses subsidi, dengan pendampingan langsung di lokasi terdekat bagi warga yang kesulitan pendaftaran daring.

Sementara untuk penanganan banjir, Pemprov Jakarta berkomitmen melakukan normalisasi sungai, pengerukan saluran drainase, serta pembangunan tanggul pengaman pantai Fase A NCICD sebagai proteksi rob di wilayah pesisir.

Selain itu, pembangunan waduk, embung, dan situ juga dilakukan untuk menampung air sekaligus menyuplai kebutuhan air bersih. Tak ketinggalan, Pemprov juga mendorong solusi hunian layak bagi warga berpenghasilan rendah.

"Rusunawa kami siapkan sebagai transit housing. Setelahnya, warga bisa melanjutkan ke program Hunian Terjangkau Milik (HTM) dengan DP 0 Rupiah dan suku bunga tetap," pungkasnya.