Anggaran Pangan Subsidi Naik di 2025, DPRD Jakarta Soroti Distribusi yang Belum Merata

AKURAT.CO Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Provinsi Jakarta, meminta agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta memperbaiki sistem distribusi pangan bersubsidi.

Terlebih lagi, anggaran pangan bersubsidi dalam Perubahan APBD Provinsi Jakarta 2025 mengalami kenaikan signifikan, dari Rp724 miliar menjadi Rp1,02 triliun.

Anggota Fraksi PSI DPRD Jakarta, Josephine Simanjuntak, mencatat dari total sekitar 970 ribu warga penerima manfaat seperti pemegang KJP, KLJ, KPDJ, dan kelompok lainnya menyoal kuota pangan bersubsidi per bulan hanya mampu mencakup sepertiga.

Baca Juga: Dukung Ketahanan Pangan, Rajawali Nusindo Distribusikan Bahan Pokok ke 57 Kopdes Merah Putih

"Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan kegaduhan, ketidakadilan, dan mengurangi efektivitas program yang seharusnya ditujukan untuk membantu masyarakat," ujarnya saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PSI dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jakarta, dikutip Selasa (22/7/2025).

Tak hanya itu, penumpukan antrean kerap terjadi demi berebut kuota, menandakan urgensi perbaikan sistem distribusi. PSI pun mendorong Pemprov Jakarta mengevaluasi secara menyeluruh besaran anggaran dan efektivitas penyalurannya.

Menurutnya, kenaikan anggatan ini harus menjadi wujud komitmen Pemprov Jakarta dalam memperkuat jaring pengaman sosial, terutama bagi masyarakat miskin dan rentan.

"Ke depan, program pangan bersubsidi harus dapat diakses lebih merata dan tepat sasaran oleh seluruh warga yang membutuhkan," tutupnya.