Inflasi Tinggi di Papua, Mendagri Dorong Pemda Percepat Belanja dan Diversifikasi Pangan

AKURAT.CO Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) di tiga provinsi di Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, untuk segera mengambil langkah konkret menekan inflasi yang melampaui angka nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Juli 2025, inflasi tahunan (year-on-year/YoY) nasional tercatat sebesar 2,37 persen. Namun, inflasi di Papua Selatan mencapai 5,45 persen (IHK 112,63), Papua Pegunungan 4,15 persen (IHK 115,40), dan Papua Tengah 2,89 persen (IHK 113,37).

“Angka ideal inflasi antara 1,5 hingga 3,5 persen. Jika di atas 3,5 persen, itu sudah masuk kategori ‘warning’,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengendalian Inflasi di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Mendagri menekankan perlunya diversifikasi pangan dengan mengandalkan potensi lokal seperti talas, ubi jalar, dan keladi sebagai alternatif pengganti beras.

“Semua itu makanan sehat. Bahkan lebih sehat daripada beras karena kandungan gulanya rendah,” ujarnya. Ia meminta kepala daerah menggencarkan gerakan diversifikasi pangan demi menekan inflasi sektor pangan.

Selain itu, Mendagri menyoroti pentingnya perbaikan distribusi barang sebagai strategi menjaga stabilitas harga di wilayah yang secara geografis memiliki tantangan tersendiri.

Baca Juga: KPK Bakal Naikkan Perkara Kuota Haji ke Penyidikan

Dalam rapat tersebut, Mendagri juga meminta pemerintah provinsi di tiga wilayah itu untuk segera menggenjot realisasi pendapatan dan belanja daerah guna meningkatkan daya beli masyarakat dan memutar roda perekonomian.

“Belanja pemerintah penting agar ada uang beredar di masyarakat. Itu akan mendorong konsumsi rumah tangga dan menghidupkan sektor swasta,” kata Mendagri.

Berdasarkan data Kemendagri per 4 Agustus 2025, realisasi pendapatan APBD di Papua Tengah tercatat sebesar 55,61 persen, Papua Selatan 42,19 persen, dan Papua Pegunungan 31,58 persen.

Sementara dari sisi belanja, ketiga provinsi masih di bawah rata-rata nasional (38,52 persen). Papua Pegunungan baru merealisasikan 33,96 persen, Papua Selatan 29,30 persen, dan Papua Tengah 28,33 persen.

“Mohon agar daerah-daerah dengan realisasi belanja rendah segera mempercepat. Belanja yang cepat akan menggerakkan ekonomi lokal,” tegasnya.

Mendagri menambahkan, rapat bersama tiga provinsi ini digelar untuk menyelesaikan persoalan inflasi, mendorong realisasi anggaran, dan menjaga pertumbuhan ekonomi daerah yang berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

“Khusus Papua Tengah, tolong jaga pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi daerah punya efek langsung ke nasional,” ujarnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo Luncurkan 3 Program Strategis untuk Guru, Komisi X DPR: Ini Bukti Keberpihakan