Pengendalian Banjir hingga Pengelolaan Sampah Harus Jadi Prioritas di RKPD 2027

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta diminta untuk memprioritaskan program pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027. Seperti penanggulangan banjir, pengelolaan sampah, dan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH).

Ketua Komisi D DPRD Jakarta, Yuke Yurike, menilai kinerja Pemprov Jakarta sejauh ini sudah berjalan cukup baik. Namun, dia menegaskan perlunya penyesuaian kebijakan sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi fiskal daerah.

"Hingga kini apa yang dilakukan oleh Pemprov Jakarta sudah cukup baik. Tinggal nanti kita akan lakukan penyesuaian dalam rangka langkah antisipasi dengan kondisi yang ada," kata Yuke saat dikonfirmasi, Selasa (3/3/2026).

Baca Juga: Eksperimen Sosial 'CekTemanSebelah' Tingkatkan Empati Remaja di Jakarta hingga 5 Kali Lipat

Menurut dia, langkah antisipasi tersebut berkaitan dengan kondisi fiskal pada APBD 2026 serta proyeksi fiskal 2027 yang berpotensi belum membaik. Pemerintah pusat memangkas Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Jakarta sebesar Rp15 triliun, sehingga berdampak pada kapasitas anggaran daerah.

Apabila kondisi fiskal pada 2027 masih sama, pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan program prioritas. Untuk itu, seluruh pihak mencermati setiap rencana kegiatan agar tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.

"Jika kondisinya masih sama, program yang harus dilaksanakan betul-betul kita cermati. Dengan kondisi yang ada, kita tetap memprioritaskan program yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat," jelasnya.

Sebagai komisi yang membidangi pembangunan, Komisi D DPRD Jakarta memfokuskan perhatian pada penanggulangan banjir, penanganan sampah, pemenuhan ruang terbuka hijau, serta persoalan permukiman. Yuke menilai, persoalan ini masih menjadi tantangan utama di Jakarta.

"Tantangan besarnya adalah bagaimana merumuskan program terbaik dengan keterbatasan fiskal, namun tetap berdampak langsung bagi kesejahteraan dan pembangunan DKI Jakarta," katanya.

Dia menambahkan, pembahasan RKPD 2027 harus dilakukan secara lebih detail untuk menemukan format prioritas yang paling tepat. DPRD dan eksekutif perlu menyepakati program yang benar-benar mendesak dan berkaitan dengan layanan dasar masyarakat.

Baca Juga: Inflasi Jakarta Februari 2026 Tembus 0,63 Persen, Masih di Bawah Nasional

"Di pembahasan RKPD nanti harus lebih detail. Dari situ kita bisa menemukan yang paling prioritas dari semua permasalahan yang ada dan mengutamakan layanan dasar serta pembangunan yang berdampak langsung," ujarnya.

Yuke optimistis, program yang menyentuh kepentingan masyarakat tetap dapat direalisasikan meski di tengah keterbatasan fiskal. Dia meminta eksekutif memperhatikan hasil reses, musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), serta berbagai masukan masyarakat sebagai dasar penyusunan RKPD 2027. 

"Sehingga yang diusulkan benar-benar menjawab kebutuhan warga Jakarta," tutupnya.