BPS Pakai Citra Satelit Deteksi RW Kumuh di Jakarta

AKURAT.CO Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 211 rukun warga (RW) kumuh di Jakarta dari total 2.749 RW. Data tersebut merupakan hasil finalisasi pendataan tahun 2025 yang diperbarui pada 2026, melalui kolaborasi BPS dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan pendataan dilakukan dengan metode baru yang mengombinasikan survei lapangan dan teknologi citra satelit berbasis big data.

"Kami menggunakan dua pendekatan, yaitu pendataan langsung di lapangan ditambah dengan kalibrasi melalui metodologi citra satelit," kata Amalia di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Baca Juga: Jumlah RW Kumuh di Jakarta Turun Jadi 211, Pramono Prioritaskan Penanganan di Jakbar dan Jakut

Menurut dia, penggunaan teknologi tersebut membuat hasil pendataan lebih akurat karena memanfaatkan perkembangan teknologi terkini.

Dia menambahkan, kerja sama ini tidak berhenti pada pendataan semata. Ke depan, Pemprov Jakarta bersama BPS RI akan melanjutkan verifikasi terhadap 1.904 area dengan meninjau lapangan dan mengembangkan citra satelit guna memastikan wilayah yang masih perlu ditinjau lebih lanjut.

Selain itu, BPS dan Pemprov Jakarta juga akan memperluas kolaborasi dalam pendataan ruang terbuka hijau dengan memanfaatkan teknologi citra satelit. "Kami akan melanjutkan kerja sama, termasuk melakukan pendataan terkait ruang terbuka hijau dengan teknologi citra satelit," pungkasnya.

Sebelumnya, Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyebutkan jumlah rukun warga (RW) kumuh di Jakarta mengalami penurunan signifikan dalam satu tahun pemerintahannya.

Baca Juga: Bukan Hanya Pembangunan Fisik, Penataan Kampung Kumuh Harus Cakup Pemberdayaan Sosial

"Kalau mau melihat sederhananya begini, 2017 jumlah RW kumuh itu 445. Dalam satu tahun pemerintahan saya, sekarang ini menjadi 211 RW," kata Pramono, dalam konferensi pers bersama Badan Pusat Statistik (BPS) RI di Balai Kota Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Kendati demikian, dia tidak sepenuhnya mengklaim capaian tersebut sebagai hasil kinerja pemerintahannya. Dia menilai, penurunan tersebut tetap patut disyukuri mengingat kompleksitas persoalan di lapangan yang terus meningkat seiring pertambahan jumlah penduduk.

"Saya tidak mau mengklaim bahwa itu semua adalah hasil dari apa yang kami lakukan. Ada penurunan 52 persen lebih menurut saya sudah hal yang luar biasa dan saya mensyukuri itu," ujarnya.