PSN Wanam Bukan Ancaman, Pemprov Papua Selatan: Ini Jalan Menuju Kesejahteraan OAP

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi Papua Selatan menegaskan Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah Wanam bukan ancaman bagi masyarakat, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi daerah.

Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, mengatakan pembangunan yang dilakukan pemerintah melalui PSN berfokus pada ketahanan pangan dan energi.

Program tersebut mencakup pengembangan sawah skala besar untuk mendukung produksi beras nasional serta pembangunan perkebunan tebu terintegrasi dengan industri bioetanol.

“Tujuan utama pembangunan ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semua negara melakukan pembangunan agar rakyatnya hidup lebih sejahtera,” kata Apolo, Kamis (11/6/2026).

Menurut Apolo, pembangunan ekonomi tidak boleh terhambat oleh perdebatan politik maupun kampanye penolakan yang berkembang.

Ia menilai persoalan sosial dan ketimpangan yang selama ini dihadapi Papua harus dijawab melalui peningkatan kesejahteraan dan perluasan kesempatan kerja.

Karena itu, PSN di Papua Selatan tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga dirancang untuk menciptakan peluang ekonomi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, khususnya OAP.

Pada sektor energi, proyek perkebunan tebu terintegrasi bioetanol disebut telah menyerap sekitar 3.500 tenaga kerja. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 15 ribu pekerja pada 2027.

Baca Juga: Rupiah dan IHSG Menguat, SBY: Pemerintah Masih Punya Sumber Daya Atasi Tekanan Ekonomi

Pemprov Papua Selatan juga meminta perusahaan pelaksana proyek memprioritaskan tenaga kerja lokal dalam proses rekrutmen.

“Kami meminta sekitar 80 persen tenaga kerja berasal dari masyarakat lokal agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Papua Selatan,” ujarnya.

Apolo menilai kehadiran proyek-proyek strategis tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam mendorong pembangunan di Papua.

Karena itu, ia mengajak masyarakat melihat pembangunan secara utuh, termasuk dampak ekonomi yang dihasilkan bagi warga sekitar.

Meski demikian, pemerintah daerah mengakui adanya perbedaan pandangan terkait pelaksanaan PSN.

Menurut Apolo, dukungan maupun penolakan merupakan hal yang lazim dalam setiap proses pembangunan.

“Kalau ada yang menerima atau menolak, itu harus didasari pemahaman. Tugas pemerintah adalah menjelaskan dengan baik agar masyarakat bisa menilai secara objektif,” katanya.

Ia menegaskan aspek lingkungan tetap menjadi perhatian dalam setiap tahapan proyek.

Seluruh kegiatan pembangunan diwajibkan memenuhi ketentuan analisis dampak lingkungan serta menjalankan program pengelolaan dan pemantauan secara berkelanjutan.

Apolo menambahkan, pembangunan dan perlindungan hak-hak masyarakat tidak boleh dipertentangkan.

Keduanya harus berjalan beriringan agar masyarakat Papua memperoleh manfaat dari potensi sumber daya yang dimiliki daerahnya.

Pemprov Papua Selatan berharap PSN dapat menjadi solusi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Papua.

“Pembangunan harus diukur dari meningkatnya taraf hidup masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama kami,” pungkas Apolo.

Baca Juga: Kena Penipuan Dam Haji, Apakah Hajinya Sah Secara Syariat?