Shelter Ojol Belum Efektif Tertibkan Lalu Lintas, MTI: Tanpa Pengawasan Sulit Berhasil

AKURAT.CO Pembangunan shelter ojek online (ojol) di Jakarta tidak akan efektif menertibkan lalu lintas, apabila tidak diikuti sistem pengawasan kuat terhadap pengemudi dan aplikator.

Hal itu disampaikan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menanggapi peresmian shelter ojol oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, di Menteng.

Menurutnya, keberadaan shelter hanya menjadi fasilitas fisik, sementara akar persoalan ketidaktertiban ojol belum terselesaikan.

"Tujuannya memang begitu, supaya pengemudi berkumpul di shelter dan tidak berhenti sembarangan. Tetapi masalahnya kembali lagi ke perilaku masyarakat," kata Djoko, saat dihubungi, Selasa (7/7/2026).

Ia menjelaskan, pengemudi ojol hingga kini masih sulit dikendalikan karena pengelolaannya berada di tangan perusahaan aplikasi swasta yang dinilai tidak memiliki kepentingan langsung terhadap ketertiban lalu lintas.

Baca Juga: Shelter Ojol Baru di PIK Tuai Apresiasi Driver: Bisa Nge-charge, Ada WiFi dan Musala

"Ojol ini sulit dikendalikan karena pengelolaannya swasta dan mereka tidak punya kepentingan terhadap ketertiban lalu lintas," ujarnya.

Menurut Djoko, pembangunan shelter tidak akan memberikan dampak signifikan apabila tidak dibarengi penegakan aturan terhadap pengemudi maupun pengguna layanan.

Perilaku masyarakat yang masih ingin dijemput tepat di lokasi pemjemputan membuat fungsi shelter menjadi tidak optimal.

"Contohnya di Gambir. Kalau sudah penuh, mereka tetap berhenti di luar shelter. Pengguna juga sering maunya dijemput tepat di depan, bukan berjalan sedikit ke shelter. Akhirnya tetap menumpuk di badan jalan," jelasnya.

Djoko mengungkapkan bahwa Jakarta sebenarnya pernah memiliki sejumlah shelter serupa. Namun, fasilitas tersebut tidak dimanfaatkan secara maksimal sehingga gagal menciptakan ketertiban di lapangan.

Baca Juga: Shelter Ojol PIK Dapat Apresiasi dari Gojek, Disebut Paling Lengkap

"Dulu juga sudah banyak shelter tetapi tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jadi menurut saya, shelter saja tidak cukup," katanya.

Sebagai solusi, Djoko kembali mengusulkan agar Pemprov DKI mengembangkan aplikasi ojol milik pemerintah.

Melalui cara tersebut, Pemprov DKI memiliki kewenangan untuk mengawasi, memberikan sanksi kepada pengemudi yang melanggar aturan, sekaligus mengendalikan operasional transportasi daring.

"Kalau sekarang DKI hanya memfasilitasi tetapi tidak bisa mengendalikan. Mengandalkan polisi juga tidak maksimal. Kalau DKI punya aplikasi sendiri, begitu ada pengemudi yang tidak tertib tinggal di-suspend. Mereka pasti takut," jelasnya.

Djoko menambahkan, aplikasi yang dikelola pemerintah bukan bertujuan mencari keuntungan, melainkan menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib dan berpihak kepada kesejahteraan pengemudi.

Baca Juga: Shelter Ojol Hadir di Bukit Golf Mediterania, Kolaborasi BGM PIK dan Gojek Permudah Mobilitas Warga

"Pemerintah tidak perlu mengambil keuntungan besar. Yang penting tujuannya untuk kesejahteraan dan ketertiban," tuturnya.

Sebelumnya, Gubernur Pramono Anung meresmikan Shelter Grab Indonesia Thamrin-Bundaran HI yang berlokasi di Wisma Kosgoro, Menteng.

Tujuan pembangunan shelter tersebut untuk mempermudah para pengguna transportasi serta mengurai kepadatan lalu lintas.

"Tujuan diadakannya shelter ini adalah untuk menertibkan. Agar lebih mudah bagi para pengguna lalu lintas yang menggunakan Grab atau yang lainnya," kata Pramono.