Pemerintah Pastikan Tak Ada Tim Investigasi Baru untuk Kasus Penembakan Warga di Intan Jaya

AKURAT.CO Pemerintah menyatakan tidak akan membentuk tim investigasi baru untuk mengusut kasus penembakan warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Wakil Menteri Hak Asasi Manusia (Wamen HAM), Mugiyanto, menegaskan bahwa proses hukum atas insiden tersebut saat ini sudah ditangani secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

“Sebelumnya kami memikirkan pembentukan tim investigasi diperlukan, tetapi kemudian dijelaskan bahwa proses tersebut sedang ditangani secara menyeluruh, sehingga belum ada kebutuhan untuk membentuk tim penyelidikan atau tim investigasi baru. Jadi, perkara ini sedang berjalan,” kata Mugiyanto dalam keterangan pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Mugiyanto menyatakan, pemerintah menghormati penuh proses hukum yang tengah berjalan di tingkat aparat dan berkomitmen memastikan pengusutannya berlangsung secara transparan ke publik.

Di samping mengawal aspek hukum, Kementerian HAM kini tengah menggodok langkah pemulihan (recovery) bagi pihak keluarga korban.

Kementerian HAM berencana menerjunkan tim khusus ke lapangan untuk menemui keluarga korban secara langsung guna mengidentifikasi kebutuhan mendesak yang mereka perlukan.

“Kalau yang dimaksud adalah pemulihan terkait dengan keluarga korban, itu sudah menjadi komitmen Kementerian HAM. Walaupun kantor wilayah kami berada di Papua Barat, kami mengupayakan tim untuk tetap turun bertemu keluarga korban demi memastikan negara hadir di tengah mereka,” jelas Mugiyanto.

Tim yang diutus nantinya akan berfokus pada pemberian bantuan psikologis serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Baca Juga: KPK Wanti-wanti Badan Gizi Nasional: Program MBG Harus Tepat Sasaran!

Selain itu, persoalan krusial lain seperti penanganan pengungsi di Papua akan diselesaikan lewat jalur koordinasi lintas kementerian dan lembaga (K/L).

“Persoalan di Papua, termasuk masalah pengungsi, akan kami tindak lanjuti melalui pertemuan lintas K/L untuk penanganan yang lebih komprehensif. Menangani masalah Papua tidak bisa hanya mengandalkan satu atau dua lembaga saja, harus lintas kementerian,” tambahnya.

Ia juga menegaskan bahwa paradigma pemerintah terhadap Papua tidak lagi melulu soal pendekatan keamanan (security approach), melainkan bergeser pada pemenuhan HAM yang holistik.

“Hak asasi manusia itu juga mencakup hak ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perumahan, pendidikan, hingga lapangan pekerjaan. Itu tantangan besar di Papua yang ingin kami pastikan pemenuhannya,” tegas Mugiyanto.

Senada dengan Kementerian HAM, pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga menilai pembentukan satgas atau tim investigasi tambahan belum diperlukan.

Asisten Utama Kapolri Bidang Operasi (Astamaops), Komjen Pol Mohammad Fadil Imran, menjelaskan bahwa fungsi penyelidikan dan pengejaran pelaku telah diakomodasi dengan baik oleh satuan tugas yang sudah ada di lapangan.

“Tidak perlu membentuk tim tambahan. Kolaborasi antara TNI dan Polri di lapangan dalam konteks penegakan hukum untuk mengidentifikasi pelakunya sudah berjalan dengan baik,” kata Fadil Imran.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu memaparkan bahwa Satgas Operasi Damai Cartenz bersama Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) terus bergerak mengumpulkan bukti demi menyeret tersangka utama.

“Tim dari Satgas Operasi Damai Cartenz dan Satgas Gakkum sudah bekerja, tinggal koordinasi teknis di lapangan bagaimana untuk menemukan tersangkanya. Kalau ditanya target waktu, tentu kita semua ingin secepatnya,” urai Fadil.

Khusus untuk insiden penembakan spesifik di Intan Jaya, Fadil menyebutkan bahwa penanganan perkara saat ini sedang dipimpin oleh personel TNI di lapangan.

Baca Juga: Cara Nonton Argentina vs Mesir Piala Dunia 2026 Gratis: Siaran Langsung TVRI, MAXStream dan Folaplay

TNI dan Polri juga terus bersinergi melakukan sterilisasi wilayah demi memulihkan situasi kondusif di area tempat kejadian perkara (TKP).

“Untuk penembakan di Intan Jaya sedang ditangani oleh teman-teman dari TNI. Kemudian untuk kegiatan pemulihan keamanan, TNI bersama Polri sedang melakukan pembersihan agar aktivitas di TKP bisa berjalan normal kembali dan masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa,” pungkas jenderal bintang tiga tersebut.