Lebih Dari Separuh Warga Australia Menentang Panel Pribumi Dalam Konstitusi

AKURAT.CO Sebuah survei pendapat surat kabar menunjukkan lebih dari separuh warga Australia akan menolak dimasukkannya panel penasihat Pribumi ke dalam konstitusi, pada Senin (4/9/2023).

Penolakan tersebut dilakukan saat pemerintah berjuang untuk meningkatkan dukungan guna proposal penting tersebut menjelang pemungutan suara dalam waktu sekitar enam minggu mendatang.

Survei pendapat terbaru yang dilakukan untuk surat kabar The Australian menunjukkan dukungan kepada Suara untuk Parlemen yang merupakan sebuah komite pribumi terus merosot dengan hanya 38 persen pemilih yang berniat mendukungnya, sementara sekitar 53 persen akan menentang proposal tersebut.

Negara Australia sedang menghadapi kampanye selama enam minggu sebelum pemungutan suara dalam referendum pada tanggal 14 Oktober.

Referendum ini membutuhkan mayoritas suara nasional serta mayoritas suara di setidaknya empat dari enam negara bagian untuk mengubah konstitusi. Sejak kemerdekaan Australia pada tahun 1901, hanya delapan dari 44 proposal perubahan konstitusi yang disetujui.

Pemerintah Partai Buruh yang berhaluan kiri-tengah berada di bawah tekanan untuk memperbaiki pesannya di tengah-tengah penurunan dukungan untuk referendum dalam survei pendapat.

Survei pendapat tersebut juga menunjukkan peringkat persetujuan untuk Anthony Albanese jatuh ke wilayah negatif untuk pertama kalinya sejak dia menjadi perdana menteri negara itu tahun lalu.

Pada basis pilihan dua partai, Partai Buruh masih menikmati keunggulan 53-47 persen meskipun turun dari 55-45 persen pada survei pendapat sebelumnya.

Dukungan untuk oposisi koalisi konservatif naik ke level tertinggi sejak pemilihan Mei 2022, memimpin Partai Buruh 37 persen hingga 35 persen pada pemilihan pendahuluan.

Selama akhir pekan, pemimpin oposisi Peter Dutton mengatakan dia akan mengadakan referendum kedua tentang pengakuan Pribumi jika referendum Suara gagal tetapi tidak akan mendukung badan yang diabadikan secara konstitusional, yang menuai kritik dari kelompok pendukung Suara.

"Dia sudah merencanakan sekuelnya sambil melakukan segala cara untuk menyabotase referendum yang pertama," kata Albanese kepada media setempat, dikutip Senin (4/9/2023).