Deklarasi Beijing: Hamas dan Fatah Sepakat Bentuk Pemerintahan Bersama untuk Palestina

AKURAT.CO Pemimpin Hamas, Fatah, dan faksi Palestina lainnya sepakat untuk membentuk pemerintahan persatuan nasional di masa depan setelah tiga hari pembicaraan di Beijing.

Kesepakatan ini meningkatkan status China sebagai mediator global, khususnya di Timur Tengah.

Deklarasi "Beijing", yang ditandatangani oleh 14 faksi Palestina, menandai langkah signifikan dalam negosiasi antar kelompok meskipun kurang mendetail mengenai bagaimana mewujudkan unifikasi Palestina.

Baca Juga: Dedi Mulyadi: Iptu Rudiana Harusnya Bersyukur dengan Pengakuan Dede

Dalam pidatonya, Menteri Luar Negeri China, Wang Yi, menyebut deklarasi ini sebagai momen bersejarah penting dalam perjuangan pembebasan Palestina.

Sementara Nicholas Lyall, peneliti senior di Trends, sebuah firma riset di Abu Dhabi, menyebut kesepakatan di Beijing jauh lebih maju dibandingkan kesepakatan sebelumnya sejak konflik 2007.

Konflik hampir 20 tahun lalu itu sendiri menyebabkan Hamas mengusir Fatah dari Jalur Gaza.

Kesepakatan tersebut menyatakan bahwa faksi-faksi harus bekerja sama dalam menyatukan institusi Palestina di Tepi Barat dan Gaza serta mempersiapkan pemilu nasional.

Raphael Angieri, analis kebijakan luar negeri independen, mengatakan bahwa sulit membayangkan pemilu bisa diadakan di Gaza dalam waktu dekat mengingat krisis kemanusiaan di sana, namun kesepakatan ini tetap "signifikan".

Baca Juga: ASEAN Championsip: Pesta 6 Gol ke Gawang Timor Leste, Timnas Indonesia U-19 ke Semifinal

China mendukung solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina dan telah menyerukan gencatan senjata di Gaza.

Jalur Gaza telah dikepung sejak Hamas melancarkan serangan ke Israel pada 7 Oktober, menewaskan hampir 1.200 orang dan mengambil lebih dari 200 sandera.

Hampir 40.000 orang telah tewas di Gaza akibat serangan balik Israel, tanpa tanda-tanda perdamaian dalam waktu dekat.

Ide keterlibatan Hamas dalam pemerintahan pascaperang di Gaza tidak diterima oleh Israel dan AS.

Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, bereaksi marah terhadap inklusi Hamas dalam deklarasi Beijing.

Baca Juga: Gaji PNS di Indonesia Akan Naik Lagi di 2025, Berikut Rinciannya

Dalam postingan di X, Katz mengatakan bahwa kesepakatan untuk pengendalian bersama Gaza setelah perang "tidak akan terjadi karena kekuasaan Hamas akan dihancurkan".

Dalam beberapa tahun terakhir, China berupaya menampilkan diri sebagai mediator global, khususnya di Timur Tengah, di mana mereka dianggap memiliki beban sejarah lebih sedikit dibanding AS.

Tahun lalu, Beijing menengahi détente antara Saudi Arabia dan Iran, yang menimbulkan kekhawatiran di Washington mengenai menurunnya pengaruh AS di kawasan tersebut.

"Keterlibatan mediasi China di sini lebih berkaitan dengan upaya Beijing untuk menampilkan diri sebagai pemimpin global alternatif bagi AS," kata Lyall.

Bi Haibo, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan: "Ketika beberapa negara lain menambah minyak ke api, kami berusaha sekuat tenaga untuk membawa perdamaian".

Beijing sebelumnya menjadi tuan rumah pembicaraan antara Hamas dan Fatah pada bulan April.

Baca Juga: Kendal Jadi Wilayah Pertama Pembangunan Perumahan Berkonsep Green Building

China juga berupaya menampilkan diri sebagai pembawa damai di Ukraina, meskipun sejauh ini kurang berhasil.

Proposal 12 poin untuk penyelesaian politik yang diterbitkan tahun lalu sebagian besar diabaikan oleh pemerintah Barat.

Bulan lalu, diplomat China tidak hadir dalam konferensi perdamaian Ukraina di Swiss dengan alasan Rusia tidak hadir.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, tiba di Beijing untuk berbicara dengan mitranya dari China, berharap mendapatkan dukungan China untuk mengakhiri agresi Rusia.