Krisis Politik Belanda: Menlu Caspar Veldkamp Mengundurkan Diri karena Isu Gaza

AKURAT.CO Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar Veldkamp, resmi mengundurkan diri pada Jumat malam (22/8/2025) setelah gagal mengamankan dukungan koalisi untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Israel terkait perang di Gaza. Keputusan ini menambah krisis politik di Belanda yang sejak awal tahun sudah diwarnai ketidakstabilan pemerintahan.

Veldkamp, yang pernah menjabat sebagai duta besar Belanda untuk Israel, sebelumnya menyampaikan kepada parlemen bahwa ia bertekad menerapkan langkah-langkah baru sebagai respons atas rencana Israel melancarkan serangan besar-besaran di Kota Gaza dan wilayah padat penduduk lainnya. Namun, usahanya kandas karena tidak mendapatkan restu dari mitra koalisi.

Dalam pernyataan kepada media, diplomat berusia 61 tahun itu mengaku tidak bisa lagi menjalankan perannya secara penuh. Ia merasa tidak mampu "menerapkan kebijakan sendiri dan menentukan arah yang ia anggap perlu." Tak lama setelah pengunduran dirinya, anggota kabinet lain dari partainya yang berhaluan kanan-tengah, Kontrak Sosial Baru, juga ikut mundur. Kondisi ini semakin memperburuk situasi politik yang sudah rapuh.

Ketua partai, Eddy Van Hijum, menegaskan bahwa langkah pemerintah Israel di Gaza bertentangan secara diametral dengan perjanjian internasional. "Singkatnya, kami sudah selesai dengan ini," ujarnya, menandakan berakhirnya dukungan partai terhadap kebijakan koalisi.

Belanda sendiri sudah menghadapi krisis politik sejak Juni 2025, ketika tokoh populis anti-Islam, Geert Wilders, menarik Partai Kebebasan (PVV) keluar dari koalisi empat partai akibat perbedaan pandangan soal kebijakan imigrasi. Sejak saat itu, pemerintahan sementara yang tersisa hanya dijalankan oleh tiga partai hingga pemilu baru yang dijadwalkan berlangsung pada Oktober mendatang.

Perdana Menteri Belanda, Dick Schoof, dijadwalkan menyampaikan pidato di parlemen pada Jumat malam untuk menjelaskan arah politik berikutnya setelah runtuhnya kepercayaan terhadap kabinet.

Situasi semakin pelik karena tekanan internasional terhadap Israel juga terus meningkat. World Food Programme (WFP) dan lembaga kemanusiaan dunia lainnya baru-baru ini memperingatkan bahwa kota terbesar di Jalur Gaza tengah dilanda kelaparan, dan bencana ini berpotensi menyebar lebih luas jika tidak ada gencatan senjata serta pencabutan pembatasan bantuan kemanusiaan.

Parlemen Belanda sendiri berulang kali menunda perdebatan soal sanksi terhadap Israel. Diskusi yang sudah tertunda sejak Kamis kembali gagal digelar karena rapat kabinet pada Jumat sore berlangsung hingga malam hari.

Anggota parlemen dari oposisi, seperti Kati Piri dari gabungan Partai Hijau Kiri dan Buruh, melontarkan kritik keras. Ia menuduh pemerintah tidak tegas dalam bersikap terhadap Israel meskipun kondisi di Gaza kian memburuk. "Ada kelaparan, pembersihan etnis, dan genosida yang sedang terjadi. Dan kabinet kami justru berunding berjam-jam hanya untuk memutuskan apakah akan bertindak atau tidak. Ini memalukan," katanya dikutip Associated Press.

Sebelum mundur, Veldkamp mengusulkan kebijakan larangan impor barang dari permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki. Namun, langkah tersebut dianggap terlalu kontroversial dan tidak berhasil mengantongi dukungan penuh parlemen.

Oposisi bahkan sempat mendorong mosi tidak percaya terhadap Veldkamp karena dianggap gagal menunjukkan ketegasan menghadapi Israel. Namun, ia memilih mundur lebih dahulu sebelum mosi tersebut diajukan.