Suriah Fokus Pulihkan Ekonomi Lewat Investasi dan Reformasi Pajak

AKURAT.CO Pemerintah Suriah sedang berupaya menarik investasi asing dan memperkuat sektor swasta untuk mempercepat pemulihan ekonomi setelah lebih dari satu dekade konflik. Langkah ini menjadi fokus utama Menteri Keuangan Suriah, Yisr Barnieh, dalam pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia baru-baru ini.

Barnieh mengatakan, Suriah membutuhkan dana rekonstruksi hingga puluhan miliar dolar untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur. Ia juga menegaskan bahwa negaranya tetap membuka diri terhadap kerja sama ekonomi internasional, meski masih menghadapi sanksi dari sejumlah negara Barat.

Upaya Reformasi dan Pemulihan Ekonomi

Dalam paparannya, Barnieh menyebut reformasi ekonomi Suriah akan menitikberatkan pada perluasan sektor swasta, penyederhanaan sistem pajak, serta penguatan lembaga keuangan negara. Pemerintah juga berencana mengurangi subsidi yang luas dan menggantinya dengan bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.

Menurut Barnieh, sekitar satu juta pengungsi Suriah telah kembali ke tanah air sejak awal tahun, yang dianggap sebagai tanda stabilisasi dan kepercayaan yang mulai pulih. Ia menggambarkan suasana optimisme itu sebagai bukti bahwa perekonomian Suriah mulai bangkit perlahan.

Dana Pembangunan dan Kolaborasi Internasional

Untuk mendukung rekonstruksi, pemerintah berencana membentuk Dana Pembangunan Suriah, yang akan fokus pada pembiayaan proyek infrastruktur seperti jalan, listrik, dan perumahan. Suriah juga tengah menjajaki kerja sama dengan Bank Dunia untuk membentuk dana perwalian (trust fund) yang memungkinkan partisipasi donor internasional.

Barnieh menegaskan bahwa pemerintah ingin menjadikan Suriah sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi regional dengan memperkuat perdagangan dan proyek stabilisasi kawasan.

Sanksi dan Harapan Keringanan

Meski sebagian sanksi internasional disebut mulai dilonggarkan, Barnieh berharap sanksi dari Undang-Undang Caesar yang dijatuhkan Amerika Serikat dapat dicabut sepenuhnya pada akhir tahun ini.

Ia juga menyebut pemerintah Suriah telah berdialog dengan regulator keuangan AS mengenai upaya pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah optimistis Suriah akan segera keluar dari daftar pemantauan Gugus Tugas Aksi Keuangan (FATF) setelah reformasi sistem keuangan diterapkan bersama IMF dan Departemen Keuangan AS.