Honduras Keluarkan Surat Penangkapan untuk Juan Orlando Hernández Setelah Dibebaskan Donald Trump

AKURAT.CO Baru menghirup udara bebas, Juan Orlando Hernández kembali terancam. Kejaksaan Honduras mengeluarkan surat perintah penangkapannya. Mantan presiden Honduras itu baru saja dibebaskan dari penjara federal Amerika Serikat pekan lalu setelah mendapatkan pengampunan dari Presiden Donald Trump, namun kini menghadapi tuntutan hukum baru di negaranya sendiri.

Jaksa Agung Honduras, Johel Antonio Zelaya Alvarez, mengonfirmasi melalui platform X pada Senin bahwa ia telah meminta lembaga pemerintah dan Interpol untuk menangkap Juan Orlando Hernández atas dugaan pencucian uang dan penipuan. Langkah ini memicu gelombang respons publik, terutama setelah proses pembebasan Hernández dinilai sarat kontroversi.

Penegasan Jaksa Agung bahwa penangkapan Juan Orlando Hernández bertujuan melawan jaringan korupsi memperkuat tekanan hukum terhadap mantan pemimpin tersebut. Zelaya menyebut Honduras telah lama dirusak oleh korupsi dan jaringan kriminal yang berdampak besar pada demokrasi dan kehidupan masyarakat.

Dalam unggahannya, Jaksa Agung turut menyertakan foto surat perintah penangkapan dari Mahkamah Agung Honduras yang bertanggal 28 November — hari yang sama ketika Donald Trump mengumumkan niatnya memberikan pengampunan kepada Hernández. Keputusan Trump menuai kritik luas baik di Amerika Serikat maupun Honduras dari berbagai spektrum politik.

Sebagai Presiden Honduras dari 2014 hingga 2022, Hernández sebelumnya dijatuhi hukuman 45 tahun penjara dan denda sebesar 8 juta dolar AS oleh pengadilan federal AS atas kejahatan terkait perdagangan narkoba. Namun setelah pengampunan Trump, kasus domestiknya kembali mengemuka melalui penyelidikan besar antikorupsi yang dikenal sebagai Pandora II.

Dalam kasus Pandora II, Juan Orlando Hernández dituduh menyalahgunakan dana publik sebesar 2,4 juta dolar AS untuk kepentingan kampanye politiknya pada tahun 2013. Skandal ini menyeret banyak pejabat pemerintah, politisi, dan pengusaha di Honduras.

Pengacara Hernández, Renato Stabile, menyebut tuduhan baru ini sebagai permainan politik dari Partai Libre yang saat ini berkuasa. Ia menegaskan bahwa kliennya tidak bersalah dan bahwa dakwaan tersebut hanyalah upaya “balas dendam politik” menjelang perubahan kekuasaan di Honduras.

Direktur Unit Khusus Pemberantasan Korupsi Honduras, Luis Santos, menyatakan bahwa kasus Hernández di Mahkamah Agung masih aktif dan surat perintah penangkapan internasional telah berada di tangan Interpol dan Kementerian Keamanan sejak September 2023. Jika Hernández tidak kembali secara sukarela ke Honduras, pemerintah akan mengajukan permohonan ekstradisi resmi.

Pada 3 Desember, Trump membela keputusannya memberikan grasi penuh kepada Hernández, menyebut kasus tersebut sebagai “perburuan penyihir politik era Biden.” Namun banyak anggota Kongres — baik Demokrat maupun Republik — mempertanyakan alasan Trump membebaskan sosok yang pernah divonis terkait penyelundupan narkotika skala besar.

Jaksa AS sebelumnya menyatakan bahwa Hernández bekerja sama dengan kartel narkoba selama masa kepemimpinannya dan membantu mengalirkan lebih dari 400 ton kokain menuju Amerika Serikat sebagai imbalan suap jutaan dolar, yang digunakan untuk memperkuat kekuasaan politiknya. Meski demikian, Hernández tetap bersikeras bahwa ia tidak bersalah dan menyebut proses peradilannya penuh rekayasa.

Dalam pernyataan terbarunya di X, mantan presiden itu mengucapkan terima kasih kepada Trump karena telah “berani membela keadilan saat sistem hukum yang dipersenjatai menolak menerima kebenaran.”