Rakyat Georgia Terinspirasi Demonstrasi Iran, Rezim Pro-Rusia Terpojok?

AKURAT.CO Di tengah gelombang demonstrasi besar-besaran di Iran yang menuntut tumbangnya Republik Islam, warga Georgia, negara kecil di Eropa Timur yang berbatasan langsung dengan Rusia, terus menggelar aksi protes hampir setiap hari selama lebih dari setahun terakhir.

Aksi tersebut dipicu oleh pemilu parlemen Georgia 2024 yang disengketakan, serta keputusan pemerintah menghentikan langkah negara itu menuju keanggotaan Uni Eropa. Ribuan warga tetap turun ke jalan meski harus menghadapi suhu dingin ekstrem dan tuduhan kekerasan dari aparat keamanan.

Bagi banyak demonstran Georgia, perjuangan rakyat Iran melawan rezim otoriter menjadi cermin sekaligus sumber inspirasi. Mereka melihat kesamaan nasib: perlawanan terhadap pemerintahan yang dianggap korup, represif, dan tidak populer.

“Jika rakyat Iran bisa menantang rezim yang jauh lebih brutal dan kejam, itu memperkuat keyakinan bahwa perlawanan di Georgia tidak sia-sia,” kata Tinatin Khidasheli, mantan Menteri Pertahanan Georgia, kepada Fox News Digital.

Menurut Khidasheli, isu Iran menjadi topik utama dalam percakapan para demonstran di ibu kota Tbilisi. Perkembangan di Iran, meski penuh kontroversi, telah membangkitkan optimisme di kalangan masyarakat Georgia.

Aksi protes massal di Georgia bermula setelah partai Georgian Dream yang berhaluan pro-Rusia mengklaim kemenangan dalam pemilu Oktober 2024 dan secara sepihak menghentikan proses integrasi Georgia ke Uni Eropa. Langkah tersebut memicu kemarahan publik, mengingat mayoritas warga Georgia selama bertahun-tahun mendukung orientasi pro-Barat.

Jalan utama Rustaveli Avenue di Tbilisi nyaris setiap hari dipadati demonstran yang memblokir lalu lintas sambil meneriakkan tuntutan demokrasi dan mengecam arah kebijakan luar negeri pemerintah yang dinilai semakin mendekat ke Moskow.

Erekle Koplatadze (33), warga Tbilisi yang hampir setiap hari ikut demonstrasi sejak November 2024, mengaku merasakan solidaritas kuat dengan rakyat Iran. Ia sempat ditahan selama enam hari karena dituduh menghalangi jalan saat aksi protes.

“Bendera Singa dan Matahari—bendera nasional Iran sebelum Revolusi Islam 1979—sering terlihat di depan Parlemen Georgia. Bahkan ada aksi solidaritas di depan Kedutaan Besar Iran di Tbilisi,” ujarnya.

Menurut Koplatadze, kabar tentang kekerasan brutal aparat Iran terhadap warga sipil mengguncang banyak demonstran Georgia dan memunculkan empati mendalam. “Saya tidak ingat ada dukungan sebesar ini untuk negara asing, kecuali untuk Ukraina,” katanya.

Sementara itu, Ana Riaboshenko, salah satu pendiri organisasi Initiative Culture For Democracy, menilai perubahan politik di Iran akan berdampak besar bagi Georgia dan kawasan secara luas.

“Transformasi Iran dari negara pendukung terorisme menjadi negara demokratis akan mengubah keseimbangan kekuatan global dan ekonomi dunia. Dampak paling positif adalah runtuhnya kemitraan Rusia–Iran,” ujarnya.

Riaboshenko juga menyoroti meningkatnya hubungan antara pemerintah Georgian Dream dan Teheran sejak pemilu 2024. Laporan lembaga swadaya masyarakat Civic IDEA pada Juli 2025 mengungkap bahwa perusahaan dan pebisnis Iran memanfaatkan Georgia sebagai jalur transit strategis untuk menghindari sanksi internasional.

Menurut laporan tersebut, hampir 13.000 perusahaan Iran terdaftar di Georgia.

Peringatan juga datang dari Marika Mikiashvili, Sekretaris Luar Negeri Partai Droa, yang tergabung dalam aliansi demokratis terbesar di Georgia. Ia menyebut perjuangan rakyat Iran tidak hanya menginspirasi, tetapi juga menjadi peringatan serius.

“Banyak demonstran melihat Iran sebagai contoh buruk tentang apa yang terjadi ketika kediktatoran yang menguat tidak segera dihentikan,” ujarnya.

Hingga kini, pemerintah Georgian Dream tidak mengeluarkan pernyataan dukungan terhadap demonstrasi pro-demokrasi di Iran, maupun mengecam pelanggaran HAM oleh aparat keamanan.

Sejak mengokohkan kekuasaan, pemerintah Georgia menerapkan undang-undang anti-demonstrasi yang ketat, disertai penggunaan kekuatan berlebihan untuk membungkam protes. Human Rights Watch mencatat berbagai aturan yang membatasi hak berkumpul secara damai, termasuk denda besar dan tindakan represif aparat.

Data Transparency International Georgia menyebutkan bahwa sejak pemilu 2024, sekitar 600 orang ditahan secara sewenang-wenang, 300 demonstran mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, 1.000 warga didenda karena pandangan politik, serta 400 jurnalis ditangkap, dipukuli, atau diintimidasi.