Kericuhan Pecah di Bnei Brak Israel setelah Tentara Perempuan Israel Dikejar Massa Ultra-Ortodoks

Rekaman video yang beredar di media sosial memperlihatkan personel tentara perempuan Israel Defense Forces berlari di jalanan yang dipenuhi sampah dan tong sampah terbalik. Dalam tayangan yang sama, aparat kepolisian tampak membentuk barikade untuk melindungi mereka dari kerumunan. Setelah kejadian itu, lebih dari 20 orang diamankan aparat.

Kericuhan terjadi saat para tentara perempuan tersebut dilaporkan sedang melakukan kunjungan resmi ke rumah prajurit lain. Hal itu disampaikan stasiun televisi Israel, Kan. Situasi di lapangan memanas hingga polisi melempar granat kejut untuk membubarkan massa.

Data kepolisian menyebut 23 orang ditangkap setelah bentrokan. Tiga anggota polisi mengalami luka-luka, sementara sejumlah kendaraan dinas rusak. Sebuah mobil patroli dilaporkan terbalik dan sepeda motor polisi dibakar massa.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam keras insiden tersebut dan menyebut penyerangan terhadap tentara perempuan sebagai tindakan yang “tidak dapat diterima”.

"Mereka yang protes ini adalah minoritas ekstrem yang tidak mewakili seluruh komunitas Haredi [ultra-Ortodoks]," tuding Netanyahu dalam unggahannya di X.

"Kami tidak akan membiarkan anarki, dan tidak akan mentolerir kerusakan apa pun terhadap anggota IDF dan pasukan keamanan yang menjalankan tugas mereka dengan dedikasi dan keteguhan hati," kata Netanyahu.

Sejumlah pemimpin agama Yahudi juga dilaporkan ikut mengecam aksi kekerasan yang dilakukan sebagian anggota komunitas ultra-Ortodoks tersebut.

Menurut berbagai laporan, keberadaan tentara di Bnei Brak berkaitan dengan pelaksanaan wajib militer. Selama puluhan tahun, kelompok Yahudi ultra-Ortodoks mendapat pengecualian dari kewajiban itu. Namun rencana pemerintah untuk mengubah aturan memicu penolakan luas di kalangan mereka.

Isu wajib militer kembali menjadi sorotan sejak konflik bersenjata di Gaza pecah setelah 7 Oktober 2023. Pemerintah Israel kini membahas rancangan undang-undang yang akan mewajibkan laki-laki ultra-Ortodoks mengikuti wajib militer, kecuali mereka yang menjalani studi agama penuh waktu.

Sejak negara Israel berdiri pada 1948, siswa yang terdaftar penuh di sekolah agama atau yeshiva dibebaskan dari dinas militer. Lebih dari satu dekade lalu, Mahkamah Agung Israel menyatakan kebijakan pengecualian itu tidak konstitusional. Pengadilan kemudian menghentikan sementara fasilitas pembebasan tersebut, dan pemerintah mulai mendorong penerapan wajib militer bagi komunitas terkait.

Pada akhir 2025, ratusan ribu orang mengikuti gelombang demonstrasi anti-wajib militer terbesar dari kalangan ultra-Ortodoks dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, populasi ultra-Ortodoks tercatat mencapai sekitar 14 persen dari total penduduk Israel, meningkat lebih dari dua kali lipat dibanding tujuh dekade lalu.