Media Pemerintah Gaza: Israel Langgar Gencatan Senjata 377 Kali Selama April 2026, 111 Orang Tewas

AKURAT.CO Kantor Media Pemerintah Gaza melaporkan pasukan Israel melakukan ratusan pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata di Jalur Gaza sepanjang April 2026. Total tercatat 377 pelanggaran yang mengakibatkan 111 orang tewas dan 376 lainnya luka-luka.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis Kamis, Kantor Media Pemerintah Gaza menyebut pelanggaran tersebut sebagai “pelanggaran yang jelas dan serius” terhadap perjanjian, sekaligus memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut.

“Pelanggaran ini merusak upaya mempertahankan gencatan senjata serta perlindungan terhadap warga sipil,” demikian isi pernyataan tersebut.

Bantuan Kemanusiaan Jauh dari Target

Selain kekerasan, akses bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza juga disebut sangat terbatas. Sepanjang April, hanya 4.503 truk bantuan yang berhasil masuk, jauh di bawah target 18.000 truk yang disepakati—atau sekitar 25 persen dari kebutuhan.

Kondisi serupa terjadi pada distribusi bahan bakar. Dari target 1.500 truk, hanya 187 truk yang masuk, setara sekitar 12 persen.

Kekurangan ini berdampak langsung pada layanan vital seperti rumah sakit, pasokan air bersih, dan listrik.

Mobilitas Warga Terhambat

Pembatasan juga terjadi pada pergerakan warga. Data menunjukkan hanya 1.567 orang yang dapat keluar-masuk Gaza selama April, jauh di bawah angka yang diharapkan sebanyak 6.000 orang (sekitar 26 persen).

Menurut otoritas setempat, pembatasan ini menghambat kebutuhan kemanusiaan mendesak, termasuk pasien yang membutuhkan perawatan medis, pelajar, serta warga sipil lainnya.

Situasi Kian Memburuk

Pihak Gaza menegaskan bahwa data tersebut mencerminkan kondisi lapangan yang masih jauh dari stabil. Pembatasan bantuan dan mobilitas warga dinilai memperparah penderitaan masyarakat di tengah situasi konflik yang belum sepenuhnya mereda.

Laporan ini kembali menyoroti rapuhnya implementasi gencatan senjata di Gaza, serta tantangan besar dalam memastikan perlindungan warga sipil dan distribusi bantuan kemanusiaan secara optimal.

Sumber: Middleeastmonitor