Kamera Drone Royal Marines Kirim Sinyal ke IP China, Inggris Putus Koneksi Internet

AKURAT.CO Kamera yang dipasang pada drone yang digunakan Royal Marines Inggris dilaporkan sempat mengirimkan data komunikasi ke alamat IP di China. Kementerian Pertahanan Inggris (MoD) kemudian memutus koneksi internet perangkat tersebut sebagai langkah pencegahan.
Menurut laporan The Daily Telegraph, komponen yang digunakan dalam drone pengawasan K3 Scout diperoleh kontraktor pertahanan Kraken Technology Group dari pihak ketiga. Kamera yang dipasang pada drone tersebut dilaporkan diproduksi di China.
MoD kemudian menemukan kamera tersebut berkomunikasi dengan alamat IP di China dan memutus konektivitas internetnya.
Kamera Kirim "Heartbeat Communications"
Investigasi yang dilakukan menemukan bahwa kamera mengirimkan apa yang disebut sebagai "heartbeat communications", yakni sinyal yang umumnya digunakan untuk menunjukkan bahwa sebuah perangkat masih aktif dan berfungsi normal.
Meski demikian, MoD mengatakan tidak menemukan bukti bahwa data atau sistem milik kementerian telah diakses, diretas, atau dikirimkan ke pihak eksternal.
Seorang juru bicara MoD mengatakan masalah tersebut ditemukan melalui pemeriksaan rutin terhadap kerentanan siber.
"Penilaian rutin terhadap kerentanan siber mengidentifikasi masalah yang memengaruhi subsistem Kraken Unmanned Surface Vessel yang digunakan Royal Navy," kata juru bicara tersebut.
"Investigasi menyeluruh tidak menemukan bukti bahwa data atau sistem MoD telah diakses, dikompromikan, atau dikirimkan ke luar."
MoD menegaskan keselamatan peralatan, jaringan, dan data militer menjadi perhatian yang sangat serius.
Kementerian juga menyatakan prosedur keamanan dan pengujian Inggris dirancang untuk mengidentifikasi kerentanan sedini mungkin.
Drone Dibeli dalam Paket Senilai GBP 12,3 Juta
Drone tersebut diyakini diperoleh sebagai bagian dari paket senilai GBP 12,3 juta yang mencakup 20 kapal tanpa awak pada Maret.
Pembelian tersebut dilakukan ketika Royal Navy mempercepat penggunaan sistem otonom dalam kemampuan militernya.
Saat pengadaan diumumkan, Second Sea Lord Vice Admiral Paul Beattie menyebutnya sebagai "tonggak penting" dalam pengembangan konsep "Hybrid Navy".
Menurut Beattie, teknologi otonom akan diintegrasikan dengan kemampuan militer yang sudah ada.
Inggris Perluas Penggunaan Teknologi Otonom
Insiden tersebut terjadi ketika Inggris terus memperluas penggunaan drone dan sistem otonom di berbagai matra militernya.
Pada Juni, Menteri Pertahanan Inggris saat itu, Dan Jarvis, mengumumkan rencana pengeluaran GBP 5 miliar untuk program "drone transformation".
Program tersebut bertujuan mempercepat penggunaan teknologi otonom dalam angkatan bersenjata Inggris.
Temuan mengenai kamera yang berkomunikasi dengan alamat IP di China menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketergantungan militer Inggris terhadap teknologi drone dan sistem tanpa awak.
Namun, Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan bahwa investigasinya tidak menemukan bukti adanya akses, kompromi, maupun pengiriman data atau sistem MoD ke pihak eksternal.
Sumber: Indiatoday
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026





