Komisi VIII DPR RI Prihatin dengan Kondisi Tenda Jemaah Haji di Mina dan Fasilitas bagi Jemaah

AKURAT.CO Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tenda-tenda jemaah haji Indonesia di Mina, Senin tengah malam waktu Arab Saudi (17/06/2024).

Dalam kunjungannya, Gus Muhaimin mengungkapkan berbagai keprihatinannya terhadap kondisi tenda dan fasilitas yang dianggap tidak memadai bagi jemaah.

"Kita menemukan fakta bahwa jumlah jemaah dengan kapasitas tenda tidak sesuai. Satu orang hanya mendapat tempat tidur tidak sampai satu meter. Mana bisa tidur? Akhirnya tidur di lorong. Ini tidak boleh terulang," ujar Gus Muhaimin dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (19/6/2024).

Ia juga menyoroti ketidakadilan pemerintah dalam pembagian tugas tenda jemaah di Mina.

Baca Juga: Kewajiban Haji Hanya Sekali, Bagaimana Jika Dilakukan Berkali-kali?

"Ada tenda yang berlebihan luas dan leluasa. Ini tidak adil. Pembagian yang salah ini harus diperbaiki. Kedepan, setiap tenda harus memiliki ukuran per orang yang standar per nama, seperti di hotel," tambahnya.

Selain itu menurutnya, rasio kamar mandi tidak sebanding. Ini menyebabkan jemaah harus mengantre hingga dua jam, bahkan ada yang pingsan.

"Rasio kamar mandi harus dihitung ulang. Kebersihan juga tidak terjaga. Mengapa untuk wudhu harus menggunakan wastafel? Seharusnya wudhu biasa saja. Ini semua soal biaya, baik biaya yang dikeluarkan oleh jemaah maupun oleh negara. Harus ada negosiasi ulang dan penataan ulang agar para jemaah nyaman, padahal hanya dua hari," kata Gus Muhaimin.

Pada kesempatan itu, Gus Muhaimin juga menemukan bahwa fasilitas ramah lansia dan difabel masih belum memadai.

"Memang ada kamar mandi untuk difabel, tapi jumlahnya sangat sedikit dan tidak sebanding dengan rasio jemaah lansia dan difabel. (Tagline) Haji Ramah Lansia jangan hanya kampanye, tapi harus betul-betul diterapkan. Rasio kamar mandi harus dihitung berdasarkan jumlah lansia dan difabel yang harus difasilitasi, dan yang paling penting, keran-keran wudhu tersendiri harus disediakan," tegasnya.

Gus Muhaimin meminta Kemenag menekankan pentingnya perencanaan yang matang sejak awal.

Baca Juga: Ragam Tempat Suci di Mekkah-Madinah yang Bisa Dijelajahi Jemaah Haji dan Umrah

"Kita ingin kebutuhan jemaah direncanakan dengan matang. Tidak boleh ada keterdesakan atau dadakan. Ledakan jumlah jemaah harus diantisipasi dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Negara kita kuat, pemerintah kita besar. Masak menangani hal seperti ini saja tidak bisa? Harus bisa," pungkas Politisi Fraksi PKB ini.

"Setiap rapat dengan Kementerian Agama, DPR selalu meminta agar pemerintah tidak didikte oleh perusahaan. Pemerintah harus mendikte, sehingga kita bisa memilih tempat yang layak karena jumlah kita besar dan posisi kita kuat," ujarnya lagi.

Sebagai kesimpulan, Gus Muhaimin menyerukan adanya revolusi dalam penyelenggaraan haji. "Harus ada revolusi penyelenggaraan haji dari awal, perbaikan total sehingga kondisi yang memprihatinkan ini tidak terulang lagi. Revolusi penanganan haji dimulai dari sini, kita akan benahi total," tegasnya.