Menteri Haji Irfan Yusuf Ngaku Persiapan Haji 2026 Baru Capai 25 Persen

AKURAT.CO Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Dr. Mochammad Irfan Yusuf, mengungkapkan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi baru mencapai sekitar 25 persen.

Hal tersebut disampaikan Irfan saat menghadiri 7th International Hajj Fund Forum 2025 di Jakarta, Rabu (8/10/2025). Ia menjelaskan bahwa sejumlah langkah awal telah dilakukan Kementerian Haji dan Umrah, termasuk pembayaran uang muka untuk akomodasi jamaah di Arafah dan Mina.

“Kita sudah tahap 25 persen dari langkah-langkah yang sudah kita hasilkan. Karena kita sudah mengambil tempat di Arafah Mina, kita sudah membayar sebagian uang muka untuk Arafah Mina. Dan kita juga sudah pilih dua syarikat, dan itu juga akan terus,” ujar Irfan di Jakarta, kepada wartawan.

Baca Juga: Menteri Haji dan Umrah RI Tegaskan Peran Indonesia sebagai Pemimpin Global dalam Pengelolaan Haji

Selain itu, Irfan menargetkan agar pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2026 dapat dimulai sebelum Desember 2025. Menurutnya, pemerintah segera menjadwalkan pembahasan bersama Komisi VIII DPR RI untuk menetapkan besaran biaya haji dan membentuk Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Kita akan bicara dengan DPR, Panja BPIH, nanti disepakati keluar Keppres. Mudah-mudahan sebelum Desember sudah bisa mulai pelunasan,” kata Irfan.

Ia menambahkan, proses pembahasan dengan DPR baru bisa dilakukan setelah masa reses berakhir sekitar 20 Oktober 2025. Meski begitu, Irfan mengimbau calon jamaah haji yang telah masuk dalam estimasi keberangkatan tahun 2026 untuk mulai mempersiapkan dana pelunasan sejak dini.

“Itu (persiapan pelunasan) seharusnya sekarang persiapannya. Jangan terlalu mepet,” ujarnya.

Di sisi lain, Irfan mengingatkan calon jamaah haji agar menjaga kesehatan dan memenuhi aspek istithaah kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. Ia menegaskan, Pemerintah Arab Saudi akan memperketat pemeriksaan kesehatan jamaah dan berhak memulangkan mereka yang tidak memenuhi syarat istithaah.

“Saudi menyampaikan mereka akan mengecek kesehatan jamaah haji secara acak di bandara sana,” kata Irfan.

Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah menyebut pihaknya telah membayar uang muka kepada Pemerintah Arab Saudi sebesar Rp2,7 triliun. Dana tersebut digunakan sebagai biaya pemesanan tempat di sistem e-Hajj Arab Saudi, termasuk lokasi di Arafah.

“BPKH sudah menyetorkan Rp2,7 triliun untuk uang muka sebagai pendaftaran bagi negara Indonesia di sistem e-Hajj. Itu tujuannya untuk memesan tempat di Arafah,” jelas Fadlul.

Baca Juga: Penetapan Tersangka Korupsi Kuota Haji Tinggal Tunggu Waktu

Fadlul menambahkan, mulai tahun ini BPKH akan lebih aktif terlibat dalam proses persiapan penyelenggaraan haji, termasuk dalam pengadaan dan penawaran harga kebutuhan operasional jamaah di Arab Saudi.

“Dalam revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, BPKH akan turut berperan dalam pelaksanaan haji, bukan hanya sebagai juru bayar. Kita akan lihat bagaimana implementasinya nanti,” kata Fadlul.

Pemerintah berharap dengan sinergi antara Kementerian Haji dan Umrah serta BPKH, pengelolaan ibadah haji tahun 2026 dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah Indonesia.