Apa Mitigasi Kemenhaj dalam Penyelenggaraan Haji 2026 di Tengah Konflik Timur Tengah?

AKURAT.CO Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menyiapkan sejumlah langkah mitigasi dalam penyelenggaraan haji 1447 H/2026 M di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah yang memanas akibat konflik Israel–Amerika Serikat versus Iran.

Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU), Puji Raharjo, menegaskan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menyebut Kemenhaj tengah mematangkan skenario mitigasi komprehensif guna memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan tenang.

“Keselamatan jemaah tetap menjadi prioritas utama. Kami tengah menyiapkan beberapa skenario mitigasi untuk memastikan ibadah berjalan lancar,” ujarnya dalam keterangan di Kantor Teknis Urusan Haji Madinah, dikutip Rabu (1/4/2026).

Baca Juga: Meski Perang Timur Tengah Memanas, Dubes Saudi Pastikan Penyelenggaraan Haji 2026 Tetap Aman

Salah satu langkah mitigasi yang disiapkan adalah skema Tanazul, yakni mekanisme pemulangan lebih awal atau penundaan kepulangan jemaah jika situasi mengharuskan. Selain itu, pemerintah juga mematangkan skema Murur, yaitu pengaturan pergerakan jemaah dengan melintas di Muzdalifah tanpa turun guna mengurai kepadatan dan menjaga kelancaran arus.

Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan mobilitas akibat kondisi keamanan regional.

Kemenhaj juga tengah menyempurnakan mekanisme pembayaran Dam (denda/sembelihan). Pemerintah memberikan kebebasan kepada jemaah untuk memilih pelaksanaan pembayaran Dam, baik di Tanah Suci maupun di Tanah Air, sesuai keyakinan masing-masing.

Pemerintah berperan sebagai fasilitator agar proses tersebut berjalan mudah dan tertib tanpa membebani jemaah.

Di sisi operasional, tim di Arab Saudi memastikan kesiapan transportasi, akomodasi hotel, layanan katering, hingga fasilitas kesehatan. Seluruh layanan tersebut dimatangkan sebelum kedatangan kloter pertama jemaah di Tanah Suci.

Langkah penguatan ini mencakup koordinasi intensif dengan otoritas setempat guna memastikan jalur logistik dan pelayanan tetap berjalan optimal.

Baca Juga: Jadwal War Tiket Konser Avenged Sevenfold Jakarta 2026: Catat Tanggalnya!

Komite III DPD RI turut mengapresiasi langkah strategis pemerintah. Namun, pengawasan di titik-titik krusial seperti kesiapan petugas dan kenyamanan hotel di Madinah diminta tetap diperketat agar pelayanan tidak menurun di tengah situasi global yang dinamis.

Dengan berbagai skenario mitigasi tersebut, pemerintah berharap penyelenggaraan haji 2026 tetap berlangsung aman, tertib, dan memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia meski berada di tengah ketidakpastian geopolitik kawasan.