Gus Yusuf Paparkan Sosok Ideal Ketum PBNU, Dekat dengan Umat dan Tetap Independen

AKURAT.CO Pengasuh Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo, KH Muhammad Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf, menyampaikan pandangannya mengenai kriteria Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang ideal menjelang Muktamar ke-35 NU.

Menurutnya, pemimpin NU harus memiliki kedekatan dengan warga Nahdliyin sekaligus menjaga independensi organisasi dari kepentingan kekuasaan.

Gus Yusuf mengatakan, warga Nahdliyin merindukan sosok pemimpin yang aktif turun ke masyarakat, menyapa jamaah, dan memahami persoalan yang dihadapi umat. Ia menilai karakter kepemimpinan seperti itu pernah ditunjukkan oleh tokoh-tokoh NU pada periode sebelumnya.

"NU memang harus dekat dengan umat. Itu yang dirindukan warga, pemimpin yang rajin turun ke daerah dan membersamai masyarakat," ujarnya, Jumat (17/7/2026).

Baca Juga: Cak Imin Jelang Muktamar PBNU: Yang Main-main di NU, Keluarkan Saja

Menurut Gus Yusuf, kepengurusan PBNU dalam beberapa tahun terakhir memiliki pola interaksi yang berbeda dibandingkan periode-periode sebelumnya. Karena itu, ia berharap kepemimpinan mendatang mampu memperkuat kembali hubungan organisasi dengan warga Nahdliyin.

Ia menegaskan, NU harus lebih banyak hadir mengawal berbagai persoalan masyarakat, mulai dari pengembangan pesantren, pendidikan, kesehatan hingga pemberdayaan ekonomi umat.

"Organisasi harus hadir mendampingi persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat," katanya.

Selain membahas figur ketua umum, Gus Yusuf juga menyoroti posisi NU dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, NU harus tetap menjadi mitra strategis pemerintah tanpa kehilangan independensinya sebagai organisasi kemasyarakatan.

Ia menilai NU perlu mendukung berbagai program pemerintah yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, dukungan tersebut tidak boleh menghilangkan fungsi organisasi dalam memberikan kritik dan masukan terhadap kebijakan publik.

"NU bisa menjadi mitra pemerintah, tetapi jangan sampai terlalu larut dalam kekuasaan. Kalau terlalu masuk, NU akan sulit menjalankan fungsi amar ma'ruf nahi munkar," tegasnya.

Gus Yusuf menegaskan, sepanjang sejarahnya NU tidak pernah mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintah. Namun, hal itu tidak berarti organisasi harus menerima seluruh kebijakan tanpa evaluasi.

Menurutnya, NU tetap memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan apabila terdapat program pemerintah yang memerlukan perbaikan agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Baca Juga: Gus Ipul Dukung Cak Imin soal Pergantian Pimpinan NU yang Baru pada Muktamar ke-35 di Tambakberas Jombang

Ia mencontohkan pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah yang dapat didukung sekaligus dikawal melalui evaluasi konstruktif agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan.

"NU bukan partai politik dan bukan bagian dari koalisi. NU siap bekerja sama dalam program-program yang membawa kemaslahatan bagi rakyat, tetapi tetap harus menjaga independensinya sebagai organisasi masyarakat," ujarnya.

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung pada 27–31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang. Forum tersebut akan memilih Ketua Umum PBNU periode berikutnya sekaligus menentukan arah kebijakan organisasi memasuki abad kedua Nahdlatul Ulama.