AKURAT.CO Dewas KPK meminta Firli Bahuri untuk kooperatif. Ketua KPK diharapkan tidak menunda pemeriksaan etik yang bakal dilakukan pada Senin (12/11/2023), pekan depan.
Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyebutkan, kasus etik Firli berkaitan dengan Syahrul Yasin Limpo (SYL) harus segera dituntaskan. Dewas tak mau penyelesaian kasus etik ini terhambat lantaran terlapor tidak kooperatif.
"Moga-moga (Firli) tidak menunda lagi karena dewas ingin segera menyelesaikan laporan-laporan ini," kata Tina, kepada wartawan, di Jakarta, Sabtu (11/11/2023).
Baca Juga: Dewas Periksa SYL Ketika Rumah Firli Digeledah
Firli sejatinya diagendakan untuk diperiksa pada Rabu (8/11/2023), namun tak memenuhi pemeriksaan dengan dalih kunjungan dinas ke Aceh. Dewas menetapkan pemeriksaan dilakukan pada Selasa (12/11/2023), namun dimajukan sehari sebelumnya.
Firli kembali berurusan dengan etik dengan bobot yang berbeda. Eks Kapolda Sumsel dituding bertemu dengan SYL yang notabene pihak berperkara di KPK.
SYL dan Firli telah mengakui adanya pertemuan tersebut. Belakangan Firli juga diperiksa oleh tim gabungan Polda Metro Jaya-Bareskrim Mabes Polri, terkait kasus pemerasan terhadap SYL.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








