Kuasa Hukum Eks Ketum INI Desak Polda Jateng Segera Gelar Perkara Laporan Kliennya

AKURAT.CO Kuasa Hukum mantan Ketua Umum dan Sekretaris Ikatan Notaris Indonesia (INI), Yualita Widyadhari dan Tri Firdaus Akbarsyah, Martin Lukas Simanjuntak, mendesak Polda Jawa Tengah (Jateng) untuk segera menggelar laporan kliennya terkait dugaan pelaporan palsu.

Pasalnya, menurut Martin, pada 8 Desember 2023 lalu, pihaknya telah mendatangi Polda Jateng menanyakan perkembangan penanganan laporan kliennya dengan Nomor LP/B/149/IV/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI.

Saat itu, Martin mengungkapkan, pihak penyidik menyampaikan bahwa berkas perkara sudah bisa dilakukan gelar perkara untuk ditentukan apakah laporan polisi tersebut dapat dinaikan ke tahapan selanjutnya atau tidak.

“Tetapi diduga adanya intervensi atau conflik of interest yang menyebabkan pelaksanaan gelar perkara tidak dapat dilaksanakan,” ungkap Martin dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (15/12/2023).

Atas hal itu, Martin pun telah membuat surat permohonan secara khusus kepada Kapolda Jateng guna mendapatkan kepastian hukum untuk kliennya.

Martin menegaskan, pihaknya akan melakukan langkah-langkah hukum lainnya apabila tidak ada kepastian hukum terhadap kliennya.

“Juga menembuskan kepada Kapolri guna apabila dalam laporan polisi tersebut terdapat benturan kepentingan dan pelaksanaan gelar perkara secara transparan dan profesional tidak dapat terlaksana, maka agar Bapak Kapolri dapat menindaklanjuti kasus ini sesuai hukum acara yang berlaku dan menarik proses gelar perkara tersebut agar dapat dilaksanakan di Biro Wassidik Bareskrim Polri,” ujarnya.

Sekadar informasi, sebelumnya Yualita Widyadhari dan Tri Firdaus Akbarsyah dilaporkan ke Polda Jawa Tengah terkait dugaan telah membuat surat palsu tentang Pencabutan Pengukuhan dan Pengesahan Ketua Pengwil Jateng dan Laporan Polisi.

Namun, laporan tersebut telah dihentikan penyelidikannya tanpa alasan yang jelas. Berdasarkan adanya laporan tersebut, Yualita Widyadhari dan Tri Firdaus Akbarsyah pun melaporkan balik pihak yang telah menuduh keduanya pada 15 Juni 2023.

Namun hingga kini, laporan Yualita dan Firdaus tersebut belum ada progres yang pasti. Padahal, menurut Martin, laporannya telah rampung dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti, saksi dan ahli untuk dilakukan gelar perkara, dalam rangka menentukan peningkatan status menjadi penyidikan.

“Dampak dari adanya laporan yang diduga merupakan laporan atau pengaduan palsu itu menimbulkan kerugian materil dan imateril bagi klien kami, bahkan mempunyai dampak bagi Organisasi Ikatan Notaris Indonesia sebagai badan hukum,” katanya.

“Untuk memberikan perlindungan hukum kepada klien kami, atas laporan polisi ini, Polda Jawa Tengah dapat melakukan gelar perkara secara transparan, objektif dan bebas dari intervensi pihak manapun,” ungkap Martin menambahkan.