Stephanie Gugat Ibu ke Penjara, Tawaran Damai dan Notaris Bermasalah Jadi Sorotan

Mukodah | 5 Agustus 2024, 19:49 WIB

AKURAT.CO Sidang sengketa warisan antara Stephanie dan ibundanya Kusumayati di Pengadilan Negeri Karawang kembali menjadi sorotan.

Kasus ini mengguncang perhatian publik setelah Stephanie menggugat ibunya untuk dipenjara.

Dengan latar belakang sengketa warisan dan pengelolaan perusahaan keluarga yang rumit.

Dalam sidang terbaru, Ika Rahmawati selaku pengacara Ibu Kusumayati mengajukan tiga tawaran untuk menyelesaikan sengketa ini secara damai.

Tawaran tersebut meliputi pembagian warisan dari almarhum ayahanda Stephanie, pencantuman nama Stephanie dalam daftar pemegang saham perusahaan, serta pengungkapan daftar aset atas nama Ibu Kusumayati.

"Kami sudah menawarkan tiga solusi ini, namun kami menolak permintaan audit dari pihak Stephanie. Kami belum menerima tanggapan resmi dari Stefani terkait tawaran kami," kata Ika, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Hingga kini belum ada respons dari pihak Stephanie mengenai tawaran tersebut.

Di sisi lain, Ika menegaskan bahwa ketidaksetujuan terhadap audit yang diminta oleh Stephanie, lantaran menilai permintaan itu tidak relevan dengan sengketa yang sedang berlangsung.

"Apakah Ibu Stephanie akan terus menolak atau kami harus memenuhi semua permintaannya?" sindir Ika.

Ia juga mengkritik peran notaris yang dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan.

Menurut Ika, notulen rapat yang digunakan untuk peralihan saham ternyata tidak dibuat oleh pihak Ibu Kusumayati, melainkan oleh notaris.

Artinya, kalimat yang menyatakan bahwa semua ahli waris telah menyetujui yang termuat dalam akta nomor 5 bukanlah kata-kata dari Ibu Kusumayati.

Melainkan, pihak notaris Ibu Kusumayati tidak mengetahui ada kalimat tersebut, karena faktanya pihak Stephanie tidak ada tanda tangan dalam notulen rapat.

"Notulen rapat yang jadi dasar peralihan saham dibuat oleh notaris, dan dia mengakui bahwa tidak ada tanda tangan Stephanie. Sehingga tidak ada persetujuan untuk pengalihan saham," jelasnya.

Ika juga menjelaskan bahwa akta pelepasan saham nomor 5 yang diungkap di persidangan adalah hasil usulan dan proses dari notaris.

Selain itu, surat keterangan dari pihak desa yang dikeluarkan oleh Ibu Kusumayati dianggap tidak sah oleh notaris, tetapi tetap digunakan untuk membuat akta peralihan saham.

"Semua hal terkait terbitnya akta nomor 5 adalah hasil saran dari notaris dan Ibu Kusumayati hanya tahu akta sudah jadi. Bahkan, dari awal terkait SKW (surat keterangan waris) dari desa, Kusumayati menyampaikan tidak bisa dipergunakan dan notaris pun menyampaikan SKW tidak sah, namun notaris masih diproses dan dijadikan dasar akta nomor 5," pungkas Ika.