Warga Jakarta Kena Tipu Beras Oplosan, PSI Dukung Penuh Investigasi PT Food Station

AKURAT.CO Komisi B DPRD Jakarta mendukung penuh terhadap proses investigasi dugaan pengoplosan beras yang melibatkan PT Food Station Tjipinang Jaya.

Food Station, yang merupakan BUMD milik Pemprov Jakarta, diduga mencampur beras premium dengan beras jenis biasa lalu menjualnya sebagai beras premium.

Selain itu, perusahaan juga ditengarai menjual beras dengan takaran yang tidak sesuai label kemasan.

Baca Juga: Food Station Tjipinang Jaya Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Beras Oplosan

"Ini merupakan permasalahan serius yang harus segera ditangani oleh semua pihak terkait," kata Anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi PSI, Francine Widjojo, kepada wartawan, Selasa (15/7/2025).

Audit internal telah dilakukan oleh Dinas KPKP, termasuk inspeksi langsung ke gudang beras Food Station di Cipinang, Jakarta Timur.

Hasil laboratorium resmi atas sampel beras tersebut kini tengah ditunggu.

Baca Juga: Satgas Pangan Temukan 212 Merek Beras Diduga Oplosan, Ada dari Wilmar hingga Food Station

Francine mengatakan, PSI secara tegas mendukung semua proses investigasi yang sedang berjalan, baik oleh kepolisian maupun dinas terkait.

Dia juga mengapresiasi Kementerian Pertanian yang membuka fakta bahwa dari 268 merek beras yang beredar di Indonesia, sebanyak 212 di antaranya melanggar standar mutu, berat dan harga eceran tertinggi (HET).

"Langkah investigasi ini penting sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keluhan masyarakat dan pernyataan pak menteri," ujar mantan Direktur LBH PSI itu.

Baca Juga: Terbongkar Daftar Merk Beras Diduga Oplosan, Cek Beras Anda!

Menurut Francine, jika dugaan tersebut terbukti benar, maka warga Jakarta telah dirugikan secara masif.

"Alih-alih memperoleh beras premium dalam jumlah yang sesuai, mereka justru mendapatkan beras oplosan yang kualitasnya rendah. Ini pelanggaran terhadap kepercayaan publik," jelasnya.

Dia juga meminta Pemprov Jakarta untuk tidak ragu bertindak tegas.

Baca Juga: Kementan Cetak Sejarah: Rekor Cadangan Beras hingga Modernisasi Pertanian di Era Amran

"Jika benar terjadi pengoplosan, berarti ada masalah besar dalam tubuh BUMD yang seharusnya bertugas melayani masyarakat," kata Francine.

Dia pun mendesak agar para pelaku dijatuhi hukuman yang setimpal.

"Ini penting agar kepercayaan publik dapat dipulihkan. Jangan sampai kasus (beras oplosan) ini dianggap sepele karena dampaknya luar biasa terhadap konsumen," pungkas Francine.

Baca Juga: Indonesia dan India Perkuat Kolaborasi dalam Fortifikasi Beras Melalui Lokakarya Virtual