PCO: Abolisi dan Amnesti Oleh Presiden untuk Memperkuat Persatuan Bangsa

Atikah Umiyani | 4 Agustus 2025, 16:10 WIB

AKURAT.CO Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Hasan Nasbi, memastikan bahwa pemberian amnesti dan abolisi oleh Presiden Prabowo Subianto bukanlah hal yang baru.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, tetapi juga oleh hampir seluruh Presiden RI sebelumnya.

"Amnesti dan abolisi kan biasanya dilakukan oleh Presiden menjelang bulan kemerdekaan. Dan sudah pernah dilakukan oleh Presiden-presiden sebelumnya juga," ujar Hasan, kepada wartawan di SMAN 6 Tangerang Selatan, Banten, Senin (4/8/2025).

Menurut Hasan, kebijakan amnesti dan abolisi telah didasari oleh pertimbangan yang matang. Sehingga, Presiden Prabowo tidak semena-mena dan sembarangan dalam menggunakan hak konstitusionalnya.

"Ya, Presiden pasti sudah punya pertimbangan sangat matang untuk mengeluarkan keputusan abolisi, amnesti, yang merupakan hak yang diberikan konstitusi kepada Presiden," jelasnya.

Hasan menyadari bahwa pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto Kristiyanto dan Tom Lembong menuai banyak pertanyaan dari publik, mengingat keduanya terjerat dalam kasus korupsi.

Namun, dia menegaskan bahwa langkah tersebut diambil Presiden Prabowo untuk memperkuat persatuan bangsa.

"Presiden konsisten mengedepankan persatuan bangsa. Abolisi dan amnesti bisa diberikan oleh Presiden untuk memperkuat persatuan bangsa," ungkapnya.

Sebagai informasi, amnesti dan abolisi diajukan oleh Presiden Prabowo melalui dua surat pada 30 Juli 2025. Kedua surat tersebut kemudian mendapat persetujuan dari DPR RI.

Surat pertama, dengan Nomor R43/Pres/07/2025, berisi permintaan persetujuan abolisi atas nama Thomas Trikasih Lembong dalam perkara korupsi impor gula.

Sementara surat kedua, Nomor R42/Pres/07/2025, memuat usulan amnesti terhadap 1.116 terpidana, termasuk nama Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, yang terjerat kasus suap PAW anggota DPR.