Akurat
Pemprov Sumsel

Presiden Heran, Ada Tambang Ilegal Tapi Dandim Tidak Tahu

Moehamad Dheny Permana | 23 Maret 2026, 10:11 WIB
Presiden Heran, Ada Tambang Ilegal Tapi Dandim Tidak Tahu
Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto. (Foto:Setpres)

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membenahi aparat negara penegak hukum dan keamanan, termasuk Polri dan TNI, sebagai bagian transformasi bangsa, memperkuat fondasi negara dan meningkatkan kepercayaan publik.

Presiden mengatakan, reformasi tidak hanya terbatas pada satu institusi, melainkan mencakup seluruh perangkat negara yang memiliki peran dalam penegakan hukum.

“Yang saya ingin lakukan adalah transformasi bangsa, saya ingin perbaiki kondisi bangsa itu semua, termasuk di situ adalah alat-alat penegak hukum,” ujar Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama sejumlah pemerhati sosial dan jurnalis di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat, Selasa pekan lalu.

Menurut Presiden, keberadaan lembaga penegak hukum yang profesional dan berintegritas menjadi syarat mutlak bagi negara yang kuat dan berhasil. 

“Hukum, the rule of law, itu bagian penting daripada negara yang kuat dan berhasil,” terang Prabowo, seperti dalam keterangan tertulis yang diterima pada Minggu (22/3/2026) malam.

Prabowo memastikan tidak ada toleransi terhadap pelanggaran hukum, termasuk yang dilakukan oleh aparat negara. Ia mengingatkan bahwa tindakan oknum dapat merusak kepercayaan terhadap institusi secara keseluruhan.

“Mungkin beberapa oknum dia punya power, dia bisa berbuat seenaknya, tapi ratusan ribu polisi yang lain terkena nama jeleknya,” ungkapnya.

Dalam upaya pembenahan tersebut, ia menyatakan akan memberikan kesempatan kepada masing-masing institusi untuk melakukan perbaikan secara internal. Namun, apabila tidak ada perubahan, pemerintah akan mengambil langkah tegas.

“Saya pertama ingin memberi kesempatan tiap lembaga membersihkan diri. Kamu bisa perbaiki diri nggak? Kalau kau perbaiki diri saya kasih kesempatan,” ujarnya.

Presiden juga menyoroti pentingnya pengawasan di lapangan, termasuk terhadap praktik-praktik ilegal yang seharusnya dapat dicegah oleh aparat. Misalnya dalam kasus tambang. 

“Bagaimana ada tambang ilegal Babinsa tidak tahu, Danramil (Komandan Rayon Militer) tidak tahu, Kodim (Komando Distrik Militer) tidak tahu, Dandim (Komandan Kodim) tidak tahu?” katanya.

Prabowo menegaskan, langkah penindakan terhadap aparat yang melanggar hukum bukan hal baru dan telah dilakukan sebelumnya. 

“Anda bisa lihat sudah berapa jenderal, bintang tiga, bintang dua yang kita pecat yang kita serahkan ke kejaksaan,” katanya.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.