Habiburokhman Cecar Kejari Karo: Bangun Narasi Sesat Seolah Komisi III DPR Intervensi Kasus Amsal Sitepu

AKURAT.CO Rapat Komisi III DPR memanas saat Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyoroti dugaan kesalahan fatal sekaligus narasi sesat yang dibangun Kejaksaan Negeri (Kejari) Karo dalam kasus videografer, Amsal Christy Sitepu.

Dalam rapat tersebut, dia secara langsung mengonfrontasi Kepala Kejari Karo, Danke Rajagukguk, terkait surat resmi kejaksaan yang menyebut Komisi III DPR mengintervensi pengadilan, dan dinilai bermasalah dan berpotensi menyesatkan publik.

"Komisi III meminta penjelasan mengapa Kejaksaan Negeri Karo membangun narasi sesat seolah-olah Komisi III melakukan intervensi," tegas Habiburokhman dalam rapat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Baca Juga: Amsal Sitepu Ungkap Dugaan Kejanggalan Kasus: Ditawari Proyek Kejari Karo sebelum Jadi Tersangka

Dia kemudian meminta dua dokumen, yakni putusan pengadilan dan surat kejaksaan untuk ditampilkan berdampingan untuk memperlihatkan perbedaan mendasar. Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan, jelas disebutkan penangguhan penahanan terhadap Amsal. Namun, surat dari kejaksaan justru menyebut 'pengalihan penahanan'.

"Ini kan dua hal yang berbeda," kata Habiburokhman sambil menunjuk layar.

Perbedaan istilah tersebut bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut aspek hukum yang berbeda dalam KUHAP. Hal ini kemudian diakui langsung oleh Kejari Karo sebagai kesalahan.

"Izin pimpinan, pengalihan memang tulisannya salah," ujar Danke Rajagukguk.

Pengakuan itu langsung ditanggapi tajam oleh Habiburokhman. "Salah ya, Bu? Salah sengaja atau apa?" cecarnya.

Danke pun mengakui kesalahan tersebut berasal dari kekeliruan pengetikan, meski dia tetap menandatangani surat tersebut. "Memang salah yang mengetik, pimpinan," jawabnya.

Baca Juga: Komisi III DPR: TGPF Tak Diperlukan dalam Kasus Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS

Habiburokhman tak berhenti di situ. Dia mempertanyakan bagaimana surat sepenting itu bisa lolos tanpa pengecekan dari pimpinan. "Ibu tanda tangan nggak cek? Kan Ibu Kajari, pasti paham dua hal itu berbeda," ujarnya.

Selain soal substansi surat, Komisi III DPR juga menyoroti lambannya eksekusi pembebasan Amsal dari Rutan Tanjung Gusta, meski sudah ada penetapan dari pengadilan. Menurutnya, kebebasan seseorang adalah hak fundamental yang tidak boleh ditunda.

"Kalau soal kemerdekaan itu prinsip. Jangan satu jam, lima menit saja kalau haknya sudah ada harus dilaksanakan," tegasnya.