Negara Harus Hadir Tangani Kekerasan Seksual terhadap Anak yang Semakin Marak

AKURAT.CO Ketua DPR, Puan Maharani, turut menyoroti kasus kekerasan seksual oleh anggota TNI di Kendari, di mana korbannya merupakan anak perempuan berusia 12 tahun.

Pelaku berinisial Sertu MB itu bahkan melarikan diri saat pemeriksaan dan kini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO).

Ketua DPR mengingatkan pentingnya jaminan mekanisme pelaporan yang aman bagi korban kekerasan seksual.

Ia menekankan sistem pelaporan tidak boleh menimbulkan tekanan tambahan, terutama di lingkungan tertutup seperti pondok pesantren. Seraya juga mendorong adanya keterlibatan aktif lembaga perlindungan dalam setiap tahapan proses hukum.

Menurut Ketua DPR, kehadiran lembaga pendamping menjadi penting, agar korban tidak merasa sendirian saat menghadapi proses hukum yang panjang dan kompleks.

Baca Juga: LPSK Dampingi Persidangan Santriwati Korban Kekerasan Seksual di Probolinggo

"Perlu juga keterlibatan aktif lembaga perlindungan dalam setiap tahap proses hukum. Sehingga korban tidak merasa menghadapi sistem sendirian," kata Ketua DPR, dalam keterangannya, Selasa (5/5/2026).

Ia menilai kasus ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Melainkan menjadi ujian nyata bagi negara dalam memastikan perlindungan terhadap warganya, khususnya anak-anak sebagai kelompok rentan.

"Yang diuji bukan sekadar siapa pelaku dan apa sanksinya. Melainkan seberapa cepat dan pasti negara mengunci proses hukum sejak detik pertama kasus muncul," ujar Ketua DPR.

Ia mengatakan, keterlambatan sekecil apa pun dalam penanganan awal dapat memengaruhi rasa keadilan publik. Karena itu, pelaku harus segera ditangkap agar proses hukum berjalan dengan legitimasi yang kuat di mata masyarakat.

"Ini untuk memastikan bahwa kewenangan yang dimiliki negara sejalan dengan tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, terutama anak," jelasnya.

Baca Juga: Marak Kekerasan Seksual di Kampus, Puan Minta Institusi Pendidikan Dievaluasi

Ketua DPR memastikan parlemen pusat akan terus mengawal kasus kekerasan seksual terhadap anak dan perempuan.

Ia menegaskan negara tidak boleh berhenti pada respons sesaat tetapi harus hadir secara nyata dengan langkah terukur dan memberikan rasa aman bagi masyarakat.

"Masyarakat harus bisa merasakan bahwa negara tidak hanya hadir bagi kelompok rentan. Tetapi benar-benar mengambil kendali. Negara tidak boleh menoleransi kekerasan seksual sedikitpun," pungkas Ketua DPR