KoinP2P Buka Suara soal Kasus KoinWorks Rp600 Miliar, Ini Kronologi Lengkap dan Dampaknya bagi Lender

Idham Nur Indrajaya | 11 Mei 2026, 18:00 WIB

KoinP2P buka suara soal kasus KoinWorks Rp600 miliar. Simak kronologi lengkap, langkah OJK, dan dampaknya bagi lender fintech. Ilustrasi Gemini AI

AKURAT.CO Industri fintech lending Indonesia kembali mendapat sorotan besar. Kali ini, perhatian publik tertuju pada KoinP2P dan ekosistem KoinWorks setelah Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menetapkan tiga petinggi PT Lunaria Annua Teknologi (LAT) sebagai tersangka dalam dugaan manipulasi pencairan kredit senilai sekitar Rp600 miliar.

Kasus ini langsung memicu kekhawatiran di kalangan pengguna fintech, terutama lender retail yang selama ini menempatkan dana di platform pendanaan digital. Banyak pengguna mulai bertanya: apakah dana mereka aman, apakah operasional platform masih berjalan, dan apa sebenarnya hubungan antara KoinP2P dan KoinWorks?

Di tengah meningkatnya perhatian publik, manajemen KoinP2P akhirnya memberikan pernyataan resmi terkait proses hukum yang sedang berjalan.

Apa Itu KoinP2P dan Apa Hubungannya dengan KoinWorks?

Sebelum membahas kasusnya lebih jauh, penting memahami struktur bisnisnya terlebih dahulu.

KoinWorks adalah super financial app yang menyediakan berbagai layanan keuangan digital.
KoinP2P merupakan layanan khusus peer-to-peer lending di dalam ekosistem KoinWorks.
Pengguna menggunakan aplikasi KoinWorks untuk mengakses marketplace pendanaan KoinP2P.
KoinP2P fokus pada aktivitas pinjam-meminjam antara lender dan borrower.

Dengan kata lain, KoinP2P bukan entitas yang sepenuhnya terpisah dari KoinWorks, tetapi merupakan bagian inti dari layanan pendanaan digital di dalam platform tersebut.

Pemahaman ini penting karena banyak pengguna media sosial menyamakan seluruh ekosistem KoinWorks dengan satu produk saja, padahal struktur operasional fintech biasanya terdiri dari beberapa layanan berbeda dalam satu platform.

Pernyataan Resmi KoinP2P soal Proses Hukum

Manajemen KoinP2P menyatakan menghormati proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan menegaskan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.

Melalui pernyataan manajemen KoinP2P yang diterima AKURAT.CO, Senin, 11 Mei 2026, KoinP2P menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi atau channeling dengan BRI.

KoinP2P menyebut proses pendanaan dilakukan melalui mekanisme kerja sama antara platform dan pihak bank sesuai peran masing-masing dalam hubungan penyaluran pendanaan yang berlaku.

Pihak perusahaan juga menegaskan operasional platform tetap berjalan normal, termasuk proses collection terhadap borrower.

Berikut kutipan langsung dari pernyataan manajemen:

KoinP2P menyampaikan bahwa perkara ini berkaitan dengan salah satu skema kerja sama pendanaan institusi (channeling) dengan BRI.

Selain itu, perusahaan juga menambahkan:

KoinP2P menghormati proses yang saat ini berjalan dan percaya bahwa seluruh fakta serta peran masing-masing pihak dalam skema kerja sama penyaluran pendanaan tersebut akan dapat dijelaskan secara lebih utuh dan transparan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

Pernyataan ini penting karena di industri fintech lending, persepsi publik sering kali bergerak lebih cepat dibanding hasil proses hukum. Ketika muncul berita penetapan tersangka, banyak lender langsung mengaitkannya dengan keamanan dana mereka, meski secara operasional layanan masih berjalan.

Bagaimana Kronologi Kasus Dugaan Kredit Rp600 Miliar Ini?

Kasus ini bermula dari penyidikan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terhadap dugaan manipulasi dalam proses pencairan kredit yang melibatkan PT Lunaria Annua Teknologi (LAT), perusahaan di balik platform KoinWorks.

Kronologi singkat kasus:

Penyidik Kejati DKI melakukan penyelidikan terkait dugaan manipulasi kredit.
Tiga petinggi perusahaan kemudian ditetapkan sebagai tersangka.
Penahanan dilakukan pada Rabu, 6 Mei 2026.
Nilai dugaan kredit bermasalah mencapai sekitar Rp600 miliar.

Tiga tersangka yang ditahan:

BAA — Direktur Operasional 2021–sekarang
BH — Direktur Utama 2015–2022 dan Komisaris 2022–sekarang
JB — Direktur Utama 2024–sekarang

Pada Rabu, 6 Mei 2026, penyidik melakukan penahanan terhadap tiga tersangka atas nama BAA, BH, dan JB.

Menurut penyidik, dugaan pelanggaran terjadi melalui beberapa modus operandi.

Dugaan modus yang diungkap penyidik:

manipulasi invoice,
analisis kredit yang tidak layak,
tidak melakukan penutupan asuransi kredit,
pengajuan pinjaman dengan prosedur yang diduga tidak sesuai standar.

Para tersangka itu mengajukan pinjaman dana ke salah satu bank dengan menggunakan analisis yang tidak layak serta memanipulasi invoice dan tidak melakukan penutupan asuransi.

Kasus ini masih dalam proses hukum dan seluruh pihak tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Mengapa Kasus Ini Sangat Sensitif bagi Industri Fintech?

Di industri fintech lending, masalah terbesar sebenarnya bukan hanya gagal bayar. Masalah paling berbahaya adalah hilangnya kepercayaan publik.

Berbeda dengan bank konvensional yang memiliki jaringan fisik dan persepsi stabilitas lebih kuat, fintech sangat bergantung pada trust digital. Sekali muncul isu hukum besar, dampaknya bisa menjalar cepat melalui media sosial, grup Telegram investor, hingga komunitas lender retail.

Inilah yang membuat kasus KoinWorks menjadi perhatian besar.

Insight penting:

Dalam banyak kasus fintech global, panic bukan dimulai karena kerugian nyata, tetapi karena ketidakjelasan informasi.

Ketika lender membaca berita “tersangka”, “korupsi”, atau “Rp600 miliar”, sebagian pengguna biasanya langsung:

menarik dana,
menghentikan reinvestasi,
menunggu kepastian regulator,
atau memindahkan dana ke instrumen lain.

Fenomena ini sering disebut sebagai “trust shock” di ekonomi digital.

Mengapa OJK Langsung Turun Tangan?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat setelah penetapan tersangka diumumkan.

OJK melakukan:

pemeriksaan khusus,
audit investigatif,
pengawasan intensif,
pemanggilan pengurus dan pemegang saham.

Langkah cepat OJK menunjukkan satu hal penting: regulator ingin mencegah efek domino terhadap industri fintech lending secara keseluruhan.

Sebab jika kepercayaan publik turun drastis, dampaknya bukan hanya ke satu platform, tetapi bisa memengaruhi:

pendanaan UMKM,
akses kredit digital,
minat investor retail,
hingga pertumbuhan ekonomi digital.

Bagaimana Skema Channeling Fintech dengan Bank Bekerja?

Bagian ini sering membuat publik bingung.

Dalam skema channeling, fintech bekerja sama dengan bank untuk menyalurkan pembiayaan. Fintech biasanya bertugas:

mencari borrower,
melakukan analisis awal,
mengelola platform digital,
dan membantu collection.

Sementara sumber dana bisa berasal dari institusi keuangan atau bank.

Simulasi sederhananya:

Bayangkan ada UMKM yang membutuhkan modal Rp500 juta.

Borrower mengajukan lewat platform fintech.
Data dianalisis.
Pendanaan kemudian disalurkan melalui kerja sama institusi dengan bank.
Borrower tetap membayar cicilan melalui mekanisme yang telah disepakati.

Masalah muncul jika:

analisis kredit tidak layak,
dokumen dimanipulasi,
atau mitigasi risiko tidak dijalankan dengan benar.

Di titik inilah penyidik menduga terjadi pelanggaran dalam kasus yang sedang diusut Kejati DKI.

Apa Dampaknya bagi Lender dan Borrower?

Sampai saat ini, KoinP2P menyatakan layanan operasional tetap berjalan normal, termasuk proses collection borrower.

Artinya:

borrower tetap memiliki kewajiban membayar cicilan,
collection tetap berlangsung,
dan aktivitas platform masih berjalan.

Namun dari sisi psikologis pasar, dampaknya tetap besar.

Dampak yang biasanya terjadi di lapangan:

Untuk lender:

menahan pendanaan baru,
lebih selektif memilih platform,
fokus pada risiko gagal bayar,
memeriksa legalitas dan transparansi perusahaan.

Untuk industri:

pengawasan regulator makin ketat,
proses audit bisa diperluas,
startup fintech makin dituntut transparan.

Untuk borrower:

proses approval pinjaman bisa menjadi lebih ketat,
verifikasi dokumen makin detail,
scoring risiko diperketat.

Baca Juga: Ambil Alih Pinjol

Sikap AFPI dan Masa Depan Industri P2P Lending

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyatakan menghormati proses hukum yang berjalan.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan:

“Sebagai asosiasi yang menaungi penyelenggara pinjaman daring (pindar), kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan regulator untuk mendukung kelancaran proses yang sedang berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Entjik melalui pernyataan tertulis kepada wartawan, dikutip Senin, 11 Mei 2026.

AFPI juga menegaskan pentingnya tata kelola, transparansi, dan perlindungan konsumen dalam industri fintech lending.

Pernyataan ini menjadi penting karena industri P2P lending Indonesia sebenarnya sedang berada di fase krusial. Di satu sisi, fintech membantu memperluas akses pembiayaan UMKM. Namun di sisi lain, kasus besar seperti ini bisa memperkuat skeptisisme publik terhadap pinjaman digital.

Kasus KoinP2P dan Tantangan Trust Economy di Era Digital

Kasus ini memperlihatkan satu realita penting di era ekonomi digital: teknologi bisa mempercepat akses keuangan, tetapi kepercayaan tetap menjadi fondasi utama.

Fintech bukan hanya soal aplikasi dan algoritma. Di belakangnya ada:

tata kelola,
manajemen risiko,
validitas data,
dan integritas operasional.

Oleh karena itu, kasus KoinP2P dan KoinWorks kemungkinan tidak hanya berhenti sebagai isu hukum semata. Dampaknya bisa memengaruhi arah pengawasan fintech Indonesia ke depan.

Publik kini semakin sadar bahwa kemudahan investasi digital tetap memiliki risiko yang harus dipahami secara realistis.

Pantau terus perkembangan kasus ini dan perubahan regulasi fintech untuk memahami bagaimana industri keuangan digital Indonesia bergerak di tengah tuntutan transparansi dan kepercayaan publik yang semakin tinggi.

FAQ

Apa hubungan KoinP2P dengan KoinWorks?

KoinP2P merupakan layanan peer-to-peer lending yang berada di dalam ekosistem KoinWorks. Sementara itu, KoinWorks berfungsi sebagai platform utama atau super financial app yang menyediakan berbagai layanan keuangan digital seperti pendanaan, investasi, dan produk finansial lainnya. Pengguna mengakses marketplace pendanaan KoinP2P melalui aplikasi KoinWorks, sehingga keduanya saling terhubung tetapi memiliki fungsi layanan yang berbeda.

Apa inti kasus dugaan korupsi KoinWorks Rp600 miliar?

Kasus ini berkaitan dengan dugaan manipulasi pencairan kredit yang sedang diusut Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Penyidik menduga ada praktik manipulasi invoice, analisis kredit yang tidak layak, dan tidak dilakukannya penutupan asuransi kredit dalam proses pengajuan pembiayaan. Dugaan pelanggaran tersebut disebut menyebabkan pencairan dana kredit hingga sekitar Rp600 miliar dan menyeret sejumlah petinggi PT Lunaria Annua Teknologi sebagai tersangka.

Apakah operasional KoinP2P masih berjalan normal?

Manajemen KoinP2P menyatakan bahwa layanan operasional perusahaan masih berjalan normal meski proses hukum sedang berlangsung. Aktivitas collection borrower, layanan kepada pengguna, dan mekanisme pendanaan disebut tetap berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Namun, OJK tetap melakukan pengawasan intensif dan audit investigatif untuk memastikan perlindungan lender serta stabilitas operasional platform fintech lending tersebut.

Mengapa OJK melakukan pemeriksaan khusus terhadap KoinWorks?

OJK melakukan pemeriksaan khusus karena kasus ini dinilai berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap industri fintech lending Indonesia. Selain untuk melindungi lender, audit investigatif juga bertujuan memastikan operasional platform tetap sesuai ketentuan serta mencegah dampak sistemik terhadap sektor pinjaman digital. Dalam industri P2P lending, masalah kepercayaan bisa memicu penarikan dana dan kekhawatiran investor retail dalam waktu cepat.

Apa itu skema channeling dalam fintech lending?

Skema channeling adalah kerja sama antara fintech lending dan institusi keuangan atau bank dalam penyaluran pembiayaan. Dalam mekanisme ini, platform fintech biasanya membantu proses pencarian borrower, analisis awal, dan pengelolaan layanan digital, sementara sumber pendanaan berasal dari pihak bank atau institusi tertentu. Skema seperti ini umum digunakan di industri fintech karena memungkinkan penyaluran kredit menjadi lebih luas dan cepat.

Apakah dana lender di KoinP2P aman setelah kasus ini muncul?

Sampai saat ini belum ada pernyataan resmi regulator yang menyebut seluruh dana lender bermasalah. Namun, kasus KoinWorks membuat banyak pengguna fintech mulai lebih memperhatikan risiko platform, kualitas analisis kredit, dan transparansi perusahaan. OJK juga menegaskan akan terus memantau penyelesaian pembiayaan bermasalah serta meminta komitmen pemegang saham untuk menjaga keberlangsungan operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagaimana dampak kasus KoinWorks terhadap industri fintech Indonesia?

Kasus ini berpotensi memperketat pengawasan terhadap industri fintech lending, terutama terkait tata kelola, validitas dokumen kredit, dan manajemen risiko. Selain itu, lender retail kemungkinan menjadi lebih selektif dalam menempatkan dana di platform P2P lending. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pengingat bahwa pertumbuhan ekonomi digital harus diimbangi transparansi, kepatuhan regulasi, dan perlindungan konsumen agar kepercayaan publik tetap terjaga.