Karyawan NASA Kehilangan Hak Berserikat Akibat Perintah Eksekutif Trump

AKURAT.CO Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menandatangani perintah eksekutif pada Kamis (28/8/2025) yang mencabut hak berserikat ribuan pegawai NASA. Aturan ini berdalih keamanan nasional dan langsung berlaku di seluruh pusat penelitian.
Perintah itu mencabut perlindungan tenaga kerja federal bagi insinyur, ilmuwan dan teknisi NASA yang sebelumnya bisa tawar-menawar bersama. Akibatnya, sekitar 53 persen karyawan dalam serikat kehilangan perlindungan hukum yang telah berlaku puluhan tahun.
Situasi ini menimbulkan kekhawatiran besar, terutama di Pusat Penerbangan Luar Angkasa Goddard, Maryland. Serikat pekerja GESTA menyebut mereka kini kehilangan dasar hukum untuk membela karyawan di tengah pemangkasan program, penutupan fasilitasbdan dorongan pengunduran diri.
Selain NASA, perintah eksekutif juga mengecualikan beberapa lembaga lain dari aturan tenaga kerja federal. Lembaga tersebut mencakup divisi satelit NOAA, sebagian unit Kantor Paten, serta Biro Reklamasi yang mengelola fasilitas pembangkit listrik tenaga air.
Mantan Ketua Dewan Hubungan Tenaga Kerja Nasional, Mark Gaston Pearce, menilai keputusan ini melemahkan perlindungan pegawai federal. Ia menyoroti tidak adanya lembaga independen untuk meninjau perselisihan karena banyak dewan pengawas kehilangan kuorum.
Dikutip dari Space, Senin (1/9/2025), pihak NASA sendiri mengonfirmasi bahwa mereka akan menyesuaikan diri dengan arahan presiden. Namun, serikat pekerja seperti GESTA belum menerima penjelasan resmi dari manajemen terkait implementasi aturan tersebut.
Hilangnya perjanjian kerja sama (CBA) membuat syarat seperti penempatan kerja, fleksibilitas kerja jarak jauh dan fasilitas kantor berisiko dibatalkan sepihak. Pegawai federal juga dilarang mogok, sehingga pilihan mereka hanya lewat jalur hukum yang panjang dan tidak pasti.
Kondisi ini makin buruk dengan usulan pemotongan anggaran NASA dalam RAPBN 2026. Pemangkasan 47 persen dana sains membuat ribuan karyawan Goddard terancam kehilangan pekerjaan, sementara fasilitas seperti kafetaria, pusat pengunjung dan layanan kesehatan ikut ditutup.
Sejumlah pekerja bahkan menyebut kebijakan terbaru ini membuat lingkungan kerja NASA semakin menekan dan mendorong mereka untuk keluar. Gerakan protes bertajuk NASA Needs Help pun muncul, menuntut perhatian publik dan campur tangan Kongres.
Pearce menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar saat ini adalah melalui lobi politik dan advokasi publik. "Karyawan federal harus mengejar secara sipil sebaik mungkin. Upaya lobi dengan perwakilan masing-masing untuk memberikan dorongan sebanyak yang mereka bisa," ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 7BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal






