Trump Melunak terhadap Raksasa Teknologi, Ada Apa?

AKURAT.CO Pemerintahan Donald Trump periode kedua dinilai lebih ramah terhadap para raksasa teknologi, meski sempat diperkirakan akan memperketat aturan antimonopoli. Sikap ini mendorong lonjakan merger teknologi di Amerika Serikat hingga naik 52 persen dari tahun lalu.
Sejauh ini, Trump baru mengajukan satu kasus antimonopoli besar, yaitu akuisisi Hewlett Packard Enterprise atas Juniper Networks senilai 14 miliar dolar AS. Kasus ini diselesaikan dengan alasan keamanan nasional, meski menuai pertanyaan.
Dikutip dari Axios, Selasa (9/9/2025), beberapa kesepakatan teknologi lain tetap berjalan dengan syarat divestasi. Hal ini menunjukkan pemerintahan Trump memilih jalan kompromi daripada melakukan penolakan total.
Secara politik, Partai Republik dikenal lebih longgar dalam urusan antimonopoli dibanding Demokrat. Namun menariknya, Trump memiliki sejarah perseteruan dengan perusahaan teknologi raksasa, khususnya pada periode pertamanya.
Pada masa itu, Trump pernah melancarkan gugatan besar terhadap Google. Kasus ini kemudian tetap berlanjut di era Joe Biden hingga akhirnya pemerintah memenangkan perkara tersebut.
Meski begitu, sikap Trump kini terlihat lebih akomodatif terhadap Big Tech. Dalam sebuah pertemuan dengan CEO Google, ia bahkan menyindir bahwa gugatan tersebut lebih didorong oleh Biden.
Perubahan sikap ini diyakini karena Trump ingin mendorong pengembangan kecerdasan buatan (AI) dalam negeri. Selain itu, ia juga berfokus pada persaingan teknologi dengan Tiongkok yang semakin ketat.
Walaupun terlihat lebih ramah, sejumlah pengamat menilai kemungkinan munculnya kasus antimonopoli baru tetap ada. Pemerintahan baru biasanya membutuhkan waktu untuk menentukan arah kebijakan yang lebih jelas.
Di sisi lain, tekanan terhadap Big Tech diprediksi masih akan datang dari anggota Partai Republik di Kongres maupun regulator. Isu seputar kebebasan berpendapat dan konten digital diperkirakan tetap menjadi sorotan utama.
Secara keseluruhan, sikap Trump terhadap Big Tech kini lebih pragmatis. Demi kepentingan geopolitik dan inovasi teknologi, ia tampak memilih menjalin hubungan baik dibanding memicu konflik hukum baru.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 7BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal






