Debat Cawapres Perdana Senggol Isu Perkotaan, Indef Ingin Peserta Cari Solusi Tekan Biaya Hidup Tinggi

AKURAT.CO KPU bakal menggelar debat cawapres perdana tiga paslon pada Jumat, 22 Desember 2023 pukul 19.00 WIB di JCC, Jakarta.

Tema yang dibahas kali ini adalah ekonomi (kerakyatan dan digital), keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)-Anggaran Pengelolaan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perkotaan.

Peneliti INDEF, Izzudin Al Farras menilai isu perkotaan baru pertama kali muncul dalam debat capres cawapres sekarang. Hal ini wajar mengingat urbanisasi terus meningkat secara tajam. Pada tahun 1998, hanya 39,59% setara 82,3 juta penduduk yang tinggal di kota. Porsinya melonjak menjadi 57,93% di 2022 setara 159,6 juta penduduk. Artinya dalam 24 tahun terakhir ada 77,3 juta penduduk yang beroindah ke kota.

Masalahnya, urbanisasi yang terjadi di Indonesia, tak seperti di negara peers di kawasan, belum optimal mendorong pertumbuhan ekonomi. Setiap 1% urbanisasi di Indonesia hanya berdampak 1,4% saja ke pertumbuhan ekonomi. Padahal di China dampaknya bisa mencapai 3% ke PDB dan bahkan negara lain di Asia Timur dan Pasifik rata-rata bisa mencapai 2,7%.

"Jadi jauh lebih rendah. Artinya memang ada masalah yang harus diurai di perkotaan," kata Izzudin dipantau secara daring, Jumat (22/12/2023).

Ditambahkan, ada berbagai permasalahan di perkotaan yang harus diurai oleh ketiga cawapres, mulai dari kemacetan, banjir, kebutuhan hidup atau biaya hidup yang tinggi dan lain sebagainya. BPS mencatat biaya hidup di perkotaan sangat tinggi data, dimana ada 7 kota dengan biaya hidup terbesar mencakup Jakarta, Bekasi, Surabaya, Depok, Makassar, Tangerang dan Bogor.

"Ini peringkat kotanya relatif enggak bergeser dari tahun 2018 dan 2022, paling yang bertukar di posisi 1 dan 2 hanya Jakarta dan Bekasi saja," imbuhnya.

Mengacu pada data BPS tersebut, tingginya biaya hidup di perkotaan mengharusnykan setiap rumah tangga (ayah, ibu, 2 anak) merogoh kocek minimal Rp14,88 juta per bulan untuk hidup. 3 penyumbang terbesar biaya hidup yang tinggi di perkotaan adalah biaya perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 21,48%; makanan dan minuman serta tembakau sebesar 18,72%; transportasi sebesar 13,46%.

"Untuk itu debat cawapres seyogyanya mengurai solusi untuk menekan tiga komponen terbesar biaya hidup yang tinggi di perkortaan. Pemerintah mendatang perlu menekan biaya itu untuk mengurangi beban hidup masyarakat perkotaan, setidaknya di indikator pertama," papar Izzudin.

Spesifik mengenai isu perumahan, presentasi rumah tangga dengan status rumah milik sendiri di perkotaan juga masih sangat kecil. Di papua misalnya, masyarkat perkotaan di sana yang mempunyai rumah sendiri relatif sangat kecil. Di level provinsi, hanya DKI Jakarta yang terpaut jauh dengan rata-rata tingkat kepemilikan rumah sendiri secara nasional. Berikutnya ada Papua, Sumut dan Sumbar.

Masalah tak berhenti di status kepemilikan rumah saja. Hampir 20% masyarakat, tepatnya 19,41% di perkotaan masih tinggal di area kumuh pada tahun 2020. Isu ini juga harus menjadi perhatian capres dan cawapres dengan harapan mereka punya solusi nyata menekan persentase masyarakat yang tinggal di area kumuh di perkotaan.

"Belum lagi isu layanan air minum yang aman bebas dari feses dan bahan terkontaminasi yang jumlahnya masih sangat kecil sekitar 33 persen penduduk perkotaan. Ini masih perlu intervensi dari pemerintah mendatang terkait penyediaan air minum yang aman serta juga masyarakat perkotaan yang memiliki fasilitas cuci tangan yang persentasenya turun dari 85,99 persen di 2006 menjadi 81,24 persen di 2022," beber Izzudin.